KPK memanggil Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Bandung Barat (KBB) KH Hilman Farid dan Sekretaris Daerah (Sekda) KBB Asep Sodikin terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bansos COVID-19 di Pemkab Bandung Barat tahun 2020. Kasus ini menyeret Bupati KBB nonaktif Aa Umbara Sutisna (AUM).
"Kamis (8/7/2021) bertempat di Kantor Pemkab Bandung Barat, tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi-saksi untuk tersangka AUM dkk," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).
Selain itu, KPK memanggil tujuh saksi lainnya. Saksi itu di antaranya Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Ash-Shiddiq KBB, KH Agus Saefur Romdoni; Staf Honorer Dinas Kesehatan KBB, Aji Rusmana dan Inspektur Pembantu Wilayah Khusus Inspektorat, Moch Ridwan Evi. Saksi selanjutnya, yakni PNS, A Fauzan Azzima; Chandra Kusuma; Aan Sopian Gentiana dan swasta, Rini Rahmawati.
Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bansos COVID-19 ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna dan anaknya Andri Wibawa. Kemudian M Totoh Gunawan dari pihak swasta.
KPK mengatakan kasus ini berawal pada Maret 2020 setelah munculnya pandemi COVID-19. Saat itu, Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dengan melakukan 'refocusing' anggaran APBD Tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT).
Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ), Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS).
Sedangkan M Totoh dengan menggunakan PT JDG dan CV SSGCL mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bantuan Sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB).
Dari kegiatan pengadaan tersebut, Aa Umbara diduga telah menerima uang sekitar Rp 1 miliar, yang sumbernya disisihkan oleh M Totoh dari nilai harga per paket sembako yang ditempelkan stiker bergambar Aa Umbara untuk dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Sementara itu, M Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2 miliar dan Andri juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2,7 miliar.
Selain itu, Aa Umbara diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di Pemkab Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar Rp 1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik KPK.
(zap/zap)
