KPK Usut Dugaan Aa Umbara Terima Gratifikasi dari Dinas di Bandung Barat

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 08 Jul 2021 09:28 WIB
Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang COVID-19, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya, Andri Birawa mengenakan rompi tahanan dengan tangan terborgol di di Gedung KPK Jakarta, Jumat (9/4/2021. Keduanya ditahan KPK dalam perkara dugaan suap terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Aa Umbara diduga menerima suap Rp 1 miliar terkait kasus ini.
Aa Umbara saat ditahan KPK (Foto: Ari Saputra-detikcom)
Jakarta -

KPK memeriksa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (KBB) Sri Dustirawati dan empat orang lainnya sebagai saksi kasus dugaan suap bansos COVID-19. KPK mengatakan para saksi ditanyai soal dugaan gratifikasi ke Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara.

"Para saksi hadir dan tim penyidik masih terus mendalami antara lain terkait dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh tersangka AUM dari beberapa instansi di Pemkab Bandung Barat," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Keempat saksi lain yang diperiksa adalah Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KBB, Syamsul Efendi; Kabid Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KBB, Wewen Surwenda; PNS, Aah Wastiah dan Lukmanul Hakim.

Mereka diperiksa di kantor Pemkab Bandung Barat pada Rabu kemarin (7/7). Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Aa Umbara dkk.

KPK sebenarnya memanggil lima saksi lainnya, namun tidak bisa hadir. Saksi itu di antaranya Kadis Pariwisata KBB, Heri Pratomo beralasan sakit dan PNS, Ade Sudiana tidak bisa hadir dan dikonfirmasi akan dijadwalkan ulang.

Selanjutnya, tiga saksi lainnya yaitu Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan KBB, Rustiyana; ibu rumah tangga, Seftriani Mustofa dan pedagang, Tugihadi tidak hadir tanpa konfirmasi. Mereka akan dipanggil ulang.

"Para saksi tidak hadir dan tidak mengkonfirmasi. KPK tetap mengimbau untuk kooperatif hadir dan tim penyidik segera melakukan penjadwalan ulang," ujarnya.

Dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna dan anaknya Andri Wibawa. Kemudian M Totoh Gunawan dari pihak swasta.

KPK mengatakan kasus ini berawal pada Maret 2020 setelah munculnya pandemi COVID-19. Saat itu, Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dengan melakukan 'refocusing' anggaran APBD Tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ), Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS).

Sedangkan M Totoh dengan menggunakan PT JDG dan CV SSGCL mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bantuan Sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB).

Dari kegiatan pengadaan tersebut, Aa Umbara diduga telah menerima uang sekitar Rp 1 miliar yang sumbernya disisihkan oleh M Totoh dari nilai harga per paket sembako yang ditempelkan stiker bergambar Aa Umbara untuk dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Sementara itu, M Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2 miliar dan Andri juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2,7 miliar.

Selain itu, Aa Umbara diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di Pemkab Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar Rp 1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik KPK.

Lihat Video: Korupsi Bansos, Aa Umbara dan Anaknya Ditahan di Rutan Berbeda

[Gambas:Video 20detik]




(haf/haf)