Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali melakukan evaluasi PPKM darurat di hari kelima. Berdasarkan data analisis, Luhut mengungkapkan belum ada penurunan mobilitas yang signifikan di Jawa Timur (Jatim) dan Bali.
"Sampai tanggal 6 Juli, kita lihat kabupaten/kota yang berwarna hitam masih banyak di Jawa Timur dan Bali. Penurunan mobilitasnya belum signifikan. Ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketat, kuncinya pengetatan," kata Luhut saat rapat koordinasi implementasi PPKM darurat di Jatim dan Bali secara virtual, melalui siaran pers, Rabu (7/7/2021).
Luhut dalam paparannya menjelaskan dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30% untuk menurunkan kenaikan kasus, meskipun angka idealnya minimal 50%.
"Ini berkali-kali saya katakan, 30% itu batas minimum. Kita mau sebenarnya penurunannya itu 30%-50%, ya paling tidak 40%. Baru itu akan menjadi membaik," katanya.
Lebih lanjut Luhut menjelaskan, kabupaten/kota dengan penurunan mobilitas terendah berada di Bali dan Jawa Timur. Wilayah tersebut di antaranya:
Bali
1. Karangasem: -4,72,
2. Tabanan: -7,00,
3. Jembrana: -7,11,
4. Buleleng: -8,42,
5. Bangli: -9,53,
6. Klungkung: -9,83,
7. Denpasar: -10,12
8. Badung: -10,75.
Jawa Timur
1. Mojokerto
2. Jember
3. Banyuwangi
4. Nganjuk
5. Kota Pasuruan
"Ketika peningkatan penurunan mobilitas di Jawa Timur pun terjadi pada semua kabupaten kota, kecuali Sampang, Pamekasan, dan Kota Batu," ujar Luhut.
Berdasarkan hal tersebut, di Jawa Timur ataupun di Bali belum ada kabupaten kota yang mengalami penurunan mobilitas >30 persen. Luhut mengatakan Jatim dan Bali menjadi daerah dengan penurunan mobilitas paling rendah.
"Jatim dan Bali ini lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, perlu upaya lebih keras untuk menurunkan mobilitas setidaknya >30 persen," kata Luhut.
Adapun upaya penurunan mobilitas Menko Luhut, perlu difokuskan pada aktivitas masyarakat di malam hari. Indikator lampu di malam hari masih menunjukkan kecenderungan peningkatan, terutama di Bali.
Selain itu, lanjutnya, perlu penertiban yang tegas dari aparat terkait disiplin penggunaan masker yang rendah dan aktivitas di malam hari di Bali yang dilakukan oleh wisatawan.
Karena itu, Luhut meminta pemerintah daerah, bersama TNI dan Polri, dapat menekan pergerakan masyarakat dan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan.
"Saya titip untuk lebih intens lagi, untuk mengajak masyarakat untuk patuh terhadap prokes ini, ini tidak bisa main-main lagi, karena kalau terus kaya gini kita akan evaluasi dan saya akan usul ke Presiden agar kita lakukan lebih ketat," tegas Luhut.
Simak video '6 Wanti-wanti Luhut Terkait Penerapan PPKM Darurat':
Simak respons Gubernur Jatim dan Gubernur Bali di halaman berikut.
(mae/imk)