Jaksa Terima Vonis Pinangki Dinilai Bikin Hukum Terkesan Lembek ke 'Teman'

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 06 Jul 2021 18:22 WIB
Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan Putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/2/2021). Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung itu divonis oleh Majelis Hakim 10 Tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/foc.
Pinangki Sirna Malasari (ANTARA/RENO ESNIR)
Jakarta -

Ahli hukum pidana, Suparji Ahmad, menilai jaksa penuntut umum (JPU) seharusnya progresif dalam menyikapi putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang menyunat vonis Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Dengan menerima putusan itu, JPU terkesan lembek saat menuntut teman sendiri.

Menurut Suparji, ke depan penuntut umum harus lebih tegas dalam memberikan tuntutan terhadap terdakwa kasus korupsi. Tuntutan harus bisa menjerakan pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana.

"Terlebih jika korupsi dilakukan oleh penegak hukum. Tuntutannya harus memperhatikan rasa keadilan bagi negara dan masyarakat," kata Suparji kepada wartawan, Selasa (6/7/2021).

Pinangki adalah jaksa yang melakukan korupsi makelar kasus (markus) atas buron korupsi Rp 500 miliar lebih, Djoko Tjandra. Selain itu, Pinangki melakukan kejahatan berlapis, yaitu pencucian uang atas hasil kejahatannya. Sebagai jaksa, katanya, tuntutan dan hukuman ke Pinangki harus lebih berat.

"Jangan sampai penegak hukum terkesan lembek jika pelaku korupsi dari penegak hukum sendiri," ucap Suparji.

Dengan langkah menerima putusan PT Jakarta dengan alasan sesuai dengan tuntutan, Kejaksaan Agung dinilai memakai kacamata kuda, yaitu Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Seharusnya jaksa bisa menggali rasa keadilan masyarakat dalam menuntut.

"Tuntutan harus bisa menjerakan kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana," tutur Suparji.

Kasus ini bermula saat patgulipat markus itu terbongkar pada 2020. Djoko Tjandra yang berstatus sebagai buronan bisa melenggang ke Jakarta, membuat e-KTP dan mendaftar PK ke PN Jaksel. Akal bulus Djoko dibantu pengacara Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking.

Belakangan juga terungkap bahwa Djoko mengurus permohonan Fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait kasus korupsi yang membelitnya. Di kasus ini, melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya. Dalam dakwaan jaksa, nama Ketua MA dan Jaksa Agung disebut-sebut di kasus Fatwa MA.

Nah, untuk memuluskan aksinya di atas, Djoko menyuap aparat agar namanya di red notice hilang. Pihak yang disuap ialah Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo. Seorang markus juga ikut terseret, yaitu Tommy Sumardi. Mereka akhirnya diadili secara terpisah.

Berikut ini daftar hukuman komplotan Djoko Tjandra dkk:

1. Djoko Tjandra dihukum 2,5 tahun penjara di kasus surat palsu dan 4,5 tahun penjara di kasus korupsi menyuap pejabat. Djoko juga harus menjalani hukuman korupsi 2 tahun penjara di kasus korupsi cessie Bank Bali. MA juga memerintahkan agar dana yang disimpan di rekening dana penampungan atau Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dikembalikan kepada negara.
2. Jaksa Pinangki awalnya dihukum 10 tahun penjara tapi disunat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 4 tahun penjara.
3. Irjen Napoleon divonis 4 tahun penjara.
4. Brigjen Prasetijo divonis 3,5 tahun penjara.
5. Tommy Sumardi divonis 2 tahun penjara.
6. Andi Irfan divonis 6 tahun penjara.

(asp/haf)