PPKM Darurat Diterapkan, Epidemiolog Minta Testing Harus Standar WHO

Arief Ikhsanudin - detikNews
Jumat, 02 Jul 2021 05:41 WIB
Epidemiolog, Dicky Budiman. (Dok pribadi)
Foto: Epidemiolog, Dicky Budiman. (Dok pribadi)
Jakarta -

Pemerintah telah mengambil jalur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat antara 3 sampai 20 Juli. Epidemiolog mengapresiasi, namun memberikan perhatian pada pengetesan (testing) virus Corona (COVID-19) di Indonesia.

"Harus apresiasi upaya ini. Pemerintah bahwa ada upaya melakukan perbaikan. Saya lihat satu hal yang ada progres di rencana meningkatkan testing," ucap Epidemilog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, saat dihubungi, Kamis (1/7).

Pemerintah harus meredam beban di fasilitas kesehatan. Maka, peningkatan testing bisa menjadi cara agar bisa segera mengurangi COVID-19.

"Namun secara kondisi saat ini. Struktur ideal harus redam beban di faskes. Dengan redam faskes banyak manfaat, satu beri kelonggaran waktu dan cegah banyak kasus yang tidak bisa ditangani," katanya.

Menurut Dicky, pemerintah berniat untuk menaikkan jumlah testing. Dia meminta, setiap daerah harus memenuhi syarat testing dan tracing sesuai dengan standar WHO.

"Sesuai (standar WHO) yang harus dilakukan sejak tahun lalu, setiap kabupaten kota 1 tes per 1.000 orang per minggu. Itu semua dilakukan. Nanti dari situ kelihatan peta sesungguhnya," katanya.

Kemudian, Dicky meminta agar ada evaluasi PPKM darurat per minggu. Hal ini untuk memberikan kondisi penyebaran di tengah kondisi gawat virus Corona.

"Selama seminggu ini, konsisten dulu. Secara prediksi, kecil kemungkinan bisa menurunkan secara efektif potensi lonjakan di akhir Juli itu. Tapi, kita lihat seminggu ini realisasi lapangannya," katanya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo resmi menerapkan PPKM darurat. PPKM darurat berlaku pada 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali.

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat 3-20 Juli khusus di Jawa dan Bali," kata Jokowi dalam keterangan pers, Kamis (1/7/2021).

Jokowi menugaskan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan untuk memimpin PPKM darurat Jawa dan Bali ini. Keputusan ini diambil Jokowi karena lonjakan Corona makin dahsyat.

"Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini," ucapnya.

Jokowi mengerahkan seluruh aparat pemerintahan untuk menjalankan PPKM darurat menangani pandemi Corona. Jokowi meminta rakyat tetap tenang.

"Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi COVID-19," kata Jokowi.

Simak video 'Ini 14 Poin Aturan PPKM Darurat di Jawa-Bali':

[Gambas:Video 20detik]



(aik/lir)