.webp)
Feri melihat KPK di era Firli Bahuri tidak mempunyai sistem yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat dari tren tuntutan jaksa KPK terhadap kasus korupsi yang terus menurun.
"Saya duga dengan suatu sistem yang tidak mendukung pemberantasan korupsi dengan Ketua KPK yang seperti ini, tentu ada ruang-ruang transaksi politik lebih dikedepankan dibandingkan upaya pemberantasan korupsinya, terutama di era Pak Firli yang lemah ini," ungkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya yakin kalau kita lihat dari beberapa trennya semenjak kepemimpinan Pak Firli upaya penuntutan itu kian lama kian lemah, dari dulu trennya 10-18 tahun sekarang menjadi turun luar biasa," tambahnya.
Secara terpisah, peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman mengatakan tuntutan ringan jaksa KPK terhadap Edhy Prabowo menimbulkan tanda tanya. Zaenur menilai ada kesan KPK bercanda dan tidak serius memberantas korupsi.
"Tuntutan tersebut sangat ringan menimbulkan tanda tanya, ada apa dengan KPK? Kesannya KPK bercanda dan tidak serius memberantas korupsi," kata Zaenur.
Zaenur menyebut sebenarnya KPK bisa menggunakan tuntutan maksimal seumur hidup atau 20 tahun jika menggunakan dakwaan Pasal 12 huruf a UU Tipikor. Dia menilai tuntutan ringan tidak sesuai dengan apa yang didakwakan terhadap Edhy.
"Biasanya tuntutan ringan seperti 5 tahun penjara untuk pelaku dengan level jabatan rendah dan nilai suap kecil. Sedangkan untuk terdakwa Edhy Prabowo jabatannya sangat tinggi, yaitu menteri dan nilai suapnya juga sangat besar mencapai puluhan miliar," ucapnya.
Zaenur mengatakan seharusnya korupsi level menteri bisa dituntut tinggi. Hal ini, lanjutnya, dimaksudkan untuk memberikan efek jera.
"KPK dalam kasus-kasus menteri lain yang terjerat korupsi juga biasa menuntut tinggi. Akibat rendahnya tuntutan pidana kepada Edhy Prabowo ini menghilangkan efek jera dalam pemberantasan korupsi. Para pejabat bisa semakin berani melakukan korupsi, karena risikonya rendah dibandingkan nilai korupsinya," kata Zaenur.
(dnu/dnu)
