.webp)
Pemerintah dikabarkan akan mengambil kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di tengah kasus COVID-19 yang kian melonjak. Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta, mengingatkan bahwa kebijakan PPKM darurat itu harus juga disertai pengetatan pintu masuk RI.
"Sudah berulang kali ada sorotan masyarakat masuknya ratusan TKA dari China, juga ratusan warga India, semua yang datang dari luar negeri punya potensi membawa virus, meski mereka sudah melakukan tes COVID," kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).
"Oleh sebab dalam rangka kebijakan PPKM darurat, pemerintah juga perlu lebih mengetatkan akses pintu masuk ke Indonesia, baik melalui bandara, pelabuhan, dan juga pintu-pintu perbatasan," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Komisi I ini mengatakan pemerintah harus mengambil pelajaran dari varian Delta yang telah masuk Indonesia. Jangan sampai, menurutnya, ada lagi masuk varian lain jika tidak segera dicegah.
"Jika pemerintah masih abai soal pengetatan pintu masuk, sangat mungkin varian Lambda dan juga varian virus Corona lainnya masuk ke Indonesia," ucapnya.
Terkait PPKM darurat, Sukamta meminta pemerintah berfokus pada keselamatan masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang inkonsisten dan cenderung masih longgar akan menyulitkan dalam pengendalian penyebaran virus Corona.
Dia lantas menyoroti beda antara Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dia meminta pemerintah memperbaiki komunikasi.
"Pak Presiden bilang supaya masyarakat tinggal di rumah, di sisi lain Pak Wapres ajak masyarakat berwisata, yang seperti ini membuat masyarakat semakin skeptis dengan kebijakan pemerintah. Yang seperti ini sudah sering berulang, ini bentuk komunikasi yang buruk dalam upaya pengendalian COVID. Saya harap segera perbaiki komunikasi di pemerintahan," katanya. Untuk diketahui, pihak Istana Wapres menegaskan maksud Ma'ruf Amin yakni ketika pandemi sudah mereda.
Simak video 'Menko Marves Pimpin PPKM Darurat, PKS: Luhut Lagi, Luhut Lagi':
