.webp)
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengomandoi penanganan Corona di Indonesia. Luhut tercatat pernah menorehkan sejumlah capaian dalam penanganan Corona.
Kini, Luhut dipercaya untuk menerapkan PPKM Darurat untuk menangani lonjakan kasus Corona. Jubir Menko Marves, Jodi Mahardi, membenarkan bahwa Luhut ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Koordinator PPKM Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Pengetatan saat ini sedang disusun.
"Betul Menko Marves telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Saat ini sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi," ujar Jodi dalam keterangannya, Selasa (29/6/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penunjukan Luhut ini mengingatkan publik pada momen pertengahan September tahun lalu. Saat itu, Luhut memegang komando penanganan Corona di delapan provinsi. Kala itu, Presiden Jokowi memerintahkan Luhut Binsar Pandjaitan dan mantan Kepala Satgas COVID-19 Doni Monardo untuk berfokus menangani Corona di 8 provinsi.
Lantas, apa saja yang dilakukan Luhut saat itu?
TNI-Polri Fokus Bantu Gubernur
Salah satu langkah Luhut guna meredam kasus Corona ialah dengan memaksimalkan peran TNI dan Polri. TNI dan Polri difokuskan untuk membantu Gubernur dalam penegakan disiplin protokol kesehatan.
"Pertama, memaksimalkan peran TNI dan Polri dalam membantu Gubernur. Saya ingin keduanya bersinergi bersama Gubernur menentukan titik-titik rawan di masing-masing daerah untuk dilakukan penegakan disiplin protokol kesehatan. Kedua, saya meminta kepada Pangdam dan Kapolda untuk mengecek akurasi setiap data di masing-masing kabupaten dan kota tentang variable jumlah kasus, jumlah angka kesembuhan, tingkat kematian," kata Luhut, Selasa (15/9/2020).
Hal itu dipaparkan Luhut melalui akun instagram resminya @luhut.pandjaitan. Luhut juga mengatakan siap menjalankan tugas yang diberikan oleh Jokowi.
Sikronisasi Data
Luhut juga menelaah banyaknya kasus OTG yang berada di rumah sakit. Kondisi itu, kata dia, menghambat kesembuhan pasien yang bergejala berat. Dia melihat pentingnya sinkronisasi data antara Kemenkes dan Dinkes di sejumlah daerah sehingga ada ketepatan data lapangan terkait kasus Corona.
"Sehingga tidak ada manipulasi angka di lapangan," paparnya.
Minta Pemda Tegas dalam Penegakan Prokes
Saat itu, Luhut juga meminta semua pemda tak segan mengambil kebijakan serta tindakan tegas dan keras untuk mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan. Hal itu diperlukan semata-mata guna mencegah jumlah kasus COVID-19 yang terus melonjak.
"Untuk itu, saya minta kepada masing-masing daerah agar mengkaji peraturan pembatasan sosial secara ketat, sehingga tidak ada kegiatan yang melibatkan keramaian dan melakukan pembubaran kerumunan pada jam waktu tertentu," jelasnya.
"Saya tak henti-hentinya mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih disiplin dalam mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Protokol kesehatan ini bukan lagi sebuah imbauan, melainkan sebuah kewajiban yang harus diterapkan selama beberapa bulan ke depan. Karena dengan mematuhi protokol kesehatan secara disiplin, bersatu untuk saling menjaga keselamatan satu sama lain, kita bisa membantu ibu pertiwi untuk pulih dari pandemi," tambah Luhut.
Simak video 'Menko Marves Pimpin PPKM Darurat, PKS: Luhut Lagi, Luhut Lagi':
Lantas, bagaimana hasil dari peran Luhut ini?
Hasil Langkah Luhut
Dua pekan setelah Luhut menjalankan perannya, pemerintah memaparkan sejumlah evaluasi kasus Corona. Hasil tampak pada penurunan persentase kasus aktif.
"Perintah presiden 13 September lalu, Wakil Ketua Komite, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, kita lihat data di sini 6 September menuju ke 13 September kenaikan sekitar 0,5 persen dan berturut-turut terjadi penurunan. Kemarin di posisi 22,46 persen. Ini tren penurunan. Kita lihat data global pada 23,13 persen. Kita di bawah angka global untuk kasus aktif," ujar Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi secara virtual, Senin (28/9/2020).
Luhut secara resmi ditunjuk Jokowi mulai 14 September. Pada 28 September, ia sudah bekerja selama 2 pekan menekan kasus Corona di 9 provinsi prioritas. Berikut ini data yang disampaikan pemerintah:
A. Persentase kasus aktif 4 minggu terakhir
- 6 September: 24,5 persen (dunia 25,74 persen)
- 13 September: 25,0 persen (dunia 24,85 persen)
- 20 September: 23,6 persen (dunia 23,9 persen)
- 27 September: 22,5 persen (dunia 23,13 persen)
B. Persentase kematian 4 minggu terakhir
- 6 September: 4,1 persen (dunia 3,24 persen)
- 13 September: 4,0 persen (dunia 3,18 persen)
- 20 September: 3,9 persen (dunia 3,1 persen)
- 27 September: 3,8 persen (dunia 3,02 persen)
C. Persentase kesembuhan 4 minggu terakhir
- 6 September: 71,4 persen (dunia 69,92 persen)
- 13 September: 71,0 persen (dunia 71,96 persen)
- 20 September: 72,5 persen (dunia 73,0 persen)
- 27 September: 73,8 persen (dunia 73,85 persen)
Catatan:
1. Angka kasus aktif seminggu terakhir turun menjadi 22,5 persen akibat penurunan kasus aktif di Sumatera Utara, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.
2. Angka kesembuhan naik dari minggu sebelumnya menjadi 73,8 persen akibat menurunnya kasus aktif dalam seminggu terakhir.
3. Angka kematian terus menurun dari minggu sebelumnya menjadi 3,8 persen meski masih di atas rata-rata global 3,02 persen. Artinya peningkatan kapasitas layanan RS, khususnya dalam menangani pasien gejala berat-kritis masih perlu ditingkatkan.
Lantas, apakah Luhut bisa mengulangi capaiannya?
