Suara Pemimpin di Jabodetabek Minta Pembatasan Corona Lebih Ketat

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 30 Jun 2021 08:46 WIB
Pengendara melintasi kawasan jalan Sudirman yang lengang di Jakarta, Minggu (27/6/2021). Pembatasan kegiatan oleh pemerintah melalui PPKM Mikro hingga 5 Juli 2021 antara lain penutupan ruang publik, pembatasan operasional transportasi serta  penerapan protokol lebih ketat diharapkan dapat mengurangi penyebaran COVID-19 dimana fasilitas kesehatan telah penuh dalam menghadapi lonjakan pasien terkonfirmasi COVID-19. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww.
PPKM di Jakarta (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)
Jakarta -

Kedaruratan di sejumlah rumah sakit di Jabodetabek makin tampak seiring dengan lonjakan kasus Corona (COVID-19). Sejumlah pemimpin daerah di Jabodetabek mendesak pemerintah pusat agar melakukan pengetatan yang lebih ketat.

Salah satu desakan itu datang dari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Bima meminta pemerintah pusat lebih berani mengeluarkan kebijakan pembatasan yang lebih tegas dan lebih ketat untuk menekan laju sebaran COVID-19.

Saran pembatasan lebih ketat oleh pemerintah pusat itu disampaikan Bima setelah meninjau kondisi terkini RS Marzoeki Mahdi Bogor, Minggu (27/6/2021) sore. Awalnya, Bima menyampaikan terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kota Bogor yang kian hari kian melonjak.

"Situasi COVID saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, sudah nyaris melampaui kapasitas kita semua untuk menangani, kalau tidak ada langkah-langkah yang luar biasa. Data di Kota Bogor lonjakannya luar biasa. Beberapa hari terakhir berada di kisaran 300, hari ini jam 2 siang sudah tercatat 260 orang positif, yang masih sakit mencapai 3.023 kasus," ungkap Bima di RS Marzoeki Mahdi, Minggu (27/6/2021).

Bima juga menilai PPKM mikro yang kini berjalan dan dilaksanakan di daerah dinilai belum bisa secara maksimal menekan laju penyebaran COVID-19 karena tidak diiringi dengan kebijakan yang lebih ketat oleh pemerintah pusat.

"Jadi PPKM yang kita terapkan saat ini terlihat belum maksimal untuk mengatasi persoalan yang semakin berat. PPKM tidak akan efektif apabila tidak bersamaan dengan pembatasan yang lebih ketat lagi, dalam kebijakan yang lebih makro," kata Bima.

"Jadi sekali lagi, PPKM yang sedang berjalan di wilayah ini tidak akan mampu mengatasi persoalan ketika tidak dibarengi dengan kebijakan yang lebih tegas dan lebih ketat di wilayah makro," tambah Bima.

Politikus PAN ini meminta pemerintah pusat lebih berani bersikap tegas untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan yang lebih ketat.

"Jadi saya kira pemerintah harus lebih berani mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih ketat. Mungkin tidak dipukul rata secara nasional, tetapi diberlakukan sesuai dengan zona atau karakter wilayahnya. Misalnya, pembatasan lebih ketat di Jabodetabek, pembatasan lebih ketat di Bandung Raya, misalnya. Pembatasan lebih ketat di gerbang kertasusila, misalnya dan sebagainya," tutur Bima.

Bagaimana dengan suara pemimpin daerah lainnya? Silakan klik halaman selanjutnya.