Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan rapat virtual dengan kepala daerah, salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ada beberapa hal yang terungkap dari rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Kepala Bagian Humas Pemda DIY Ditya Nanaryo Aji menjelaskan rapat virtual yang dipimpin Luhut itu dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kadarmanta Baskara Aji, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pembajun Setianingastutie, Kepala Pelaksana BPBD Biwara Yuswantana, serta Asisten Sekda Bidang Pembangunan dan Perekonomian Trisaktiyana.
"Pembahasan mengenai wacana pemberlakuan PPKM Darurat yang rencananya akan dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli 2021," kata Ditya Nanaryo Aji melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (29/6/2021).
Ditya Nanaryo Aji mengatakan, dari rapat itu, rencananya bakal ada pengetatan berdasarkan empat tingkat. Sedangkan secara teknis, masih dirapatkan di tingkat pusat.
"Teknis pelaksanaan belum bisa disampaikan, karena masih akan dibahas di pusat. Intinya akan dilakukan pengetatan didasarkan laju penularan dan kapasitas respons sesuai standar WHO. Akan dibuat 4 tingkat," ujar Ditya.
Presiden Jokowi, kata Ditya, akan menyampaikan secara langsung soal PPKM Darurat. Setelah itu, pemerintah daerahlah yang akan memberikan penjelasan teknis pelaksanaan PPKM Darurat.
"Teknis pengetatan akan disampaikan setelah ada pengumuman dari Presiden RI ya. Tadi pusat minta seluruh peserta memberikan masukan terhadap rencana pemberlakuan PPKM Darurat tersebut," jelasnya.
Sultan HB X dalam rapat dengan Luhut tersebut juga menyampaikan usulan. Salah satunya pengetatan agar dilakukan secara menyeluruh. "Teknis pengetatan akan disampaikan setelah ada pengumuman dari Presiden RI ya. Tadi pusat minta seluruh peserta memberikan masukan terhadap rencana pemberlakuan PPKM Darurat tersebut," jelasnya.
"Beliau menyampaikan agar pengetatan bisa dilakukan menyeluruh (tidak hanya satu titik lokasi, misal mal). Jangan sampai ditutup satu lokasi, kemudian mengalihkan atau menimbulkan kerumunan di tempat lain," kata Ditya.
Jubir Menko Marves, Jodi Mahardi, membenarkan bahwa Luhut ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Pengetatan saat ini sedang disusun.
"Betul Menko Marves telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Saat ini sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi," ujarnya.
Sektor esensial akan tetap beroperasi dengan durasi yang lebih singkat. Warga diminta tidak panik akan rencana PPKM Darurat ini.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Simak Video "Opsi PPKM Darurat Muncul Saat Corona Makin Menggila"
(rfs/imk)