Gubernur Papua Lukas Enembe memprotes penunjukan Sekda Papua, Dance Yulian Flassy, sebagai Plh Gubernur saat dia menjalani pemulihan kesehatan di Singapura. Apa kata Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melakukan penunjukan?
"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi mempunyai semangat yang sama untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sekaligus pelayanan publik di Provinsi Papua berjalan dengan sebaik-baiknya," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dalam keterangannya, Minggu (27/6/2021).
Seperti diketahui, posisi Wagub Papua kini juga kosong setelah Klemen Tinal wafat bulan lalu.
Benni menyebut penunjukan Plh Gubernur jadi upaya untuk mempercepat penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2021. Sebab, proses penyalurannya memerlukan dokumen yang ditandatangani oleh kepala daerah.
"Jadi, pemerintah daerah, dalam hal ini mendorong percepatan untuk pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan penyaluran tadi. Nah ini yang kita dorong, dengan semangat yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Benni.
Hal ini disampaikan Benni saat berkunjung ke Jayapura, Papua. Dia berharap kunjungan kerjanya kali ini dapat menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi.
Penunjukan Plh Lumrah Terjadi
Benni juga menjelaskan penunjukan Pelaksana Harian (Plh) kepala daerah lumrah terjadi. Hal ini dilakukan dalam kondisi tertentu yang dibenarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).
"Penunjukan Plh kepala daerah ini hal yang lumrah sebenarnya, juga terjadi di daerah-daerah yang lain, ada regulasi yang mengatur bagaimana penunjukannya," kata Benni.
Meski demikian, Benni juga mengamini bahwa kondisi antara satu daerah dan daerah lainnya berbeda, sehingga membangun komunikasi dengan setiap lapisan pemerintahan menjadi salah satu kuncinya.
"Kondisi antara satu daerah dengan daerah yang lain tentu berbeda-beda, dinamika yang terjadi di satu daerah dengan daerah yang lainnya tidak sama, kuncinya adalah bagaimana kita membangun komunikasi, komunikasi yang baik, komunikasi yang lebih terarah, terukur, antara setiap lapisan pemerintahan, kuncinya di sana," jelasnya.
Simak juga 'Menpora Ungkap Kesiapan Papua Gelar PON XX':
(imk/imk)