Hoax, Pejabat, hingga Public Figure Dinilai Runcingkan Masalah Corona RI

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Sabtu, 26 Jun 2021 14:38 WIB
Ilustrasi lawan corona.
Ilustrasi (dok. detikcom)
Jakarta -

Kasus terkonfirmasi COVID-19 kembali melonjak di Indonesia. Penanganan Corona terus disorot. Pengamat menilai permasalahan penanganan Corona di RI dipengaruhi oleh hoax dan perilaku pejabat hingga public figure.

"Kita juga hadapi namanya hoax. Apalagi sektor kesehatan itu salah satu sektor hoax paling tinggi. Jadi ketika pandemi menghajar sektor kesehatan dan ekonomi, nah ini jadi meruncing. Sehingga saya rasa, jauh sebelum COVID-19, kita ada problem soal ini. Dan COVID meruncingkan problem tentang relasi antara masyarakat dengan pemerintah," ujar pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan dalam diskusi virtual yang disiarkan oleh Smart FM, Sabtu (26/6/2021).

Satria mengungkit adanya sosok menteri yang sejak awal virus Corona muncul justru bersikap meremehkan. Menurut catatannya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hingga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat berkelakar perihal virus Corona, mulai dari nasi kucing hingga pandangan-pandangan lain yang dinilai Aji sebagai meremehkan.

"Kalau kita flashback satu tahun lalu, justru pemerintah itu kebijakannya didikte masyarakat, ketika pemerintah masih gamang. Ada juga parodi tentang banyaknya pembuat kebijakan kita, menteri-menteri yang meremehkan COVID-19. Masyarakat sudah warning, baik tokoh masyarakat maupun perangkat desa bahwa ini bukan suatu yang bercanda," tukasnya.

"Bahkan di media sosial ada memenya. Bahwa ini tidak bercanda. Bahkan Menkes kita dulu sempat meremehkan," sambung Satria.

Selain itu, Satria menyayangkan adanya public figure di Indonesia yang selalu mengkaitkan COVID-19 dengan teori konspirasi. Padahal, kata Satria, mereka bisa membawa dampak negatif bagi para pengikutnya.

"Turut disayangkan public figure kita di awal-awal menganggap ini teori konspirasi. Meremehkan dan menganggap ini permainan elite global. Posisi mereka kan public figure. Artinya, mereka bisa bawa puluhan orang," terangnya.

Untuk itu, Satria meminta pemerintah menggandeng public figure agar menyebarkan informasi positif, seperti penegakan protokol kesehatan. Satria menegaskan solidaritas Indonesia harus dibenahi dalam memberantas COVID-19.

"Pemerintah sadar mereka bukan influencer baik. Di awal-awal pandemi bahkan melibatkan influencer untuk menegakkan prokes. Di situ pemerintah sadar bukan influencer yang baik sehingga mengajak. Ketidakpercayaan COVID itu terjadi di seluruh dunia. Kalau konteks Indonesia, kita harus benahi solidaritas. Influencer kembali digandeng," tutup Satria.

Lihat Video: Epidemolog Klaim Penanganan Covid-19 di RI Lebih Baik dari Malaysia

[Gambas:Video 20detik]



(dnu/dnu)