.webp)
Beberapa daerah di Indonesia mengalami tren kenaikan kasus virus Corona COVID-19. Bahkan, ada yang sampai menembus rekor kasus hariannya.
Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Satria Wiratama menilai lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh adanya varian baru Corona. Namun karena pemerintah yang sejak awal tak solid ditambah dengan masyarakat abai akan protokol kesehatan (prokes) seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi.
Pemerintah dinilai masih kurang dalam melaksanakan upaya pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) atau dikenal dengan istilah 3T.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenaikan wajar karena 3T kurang dan masyarakatnya abai sama 5M," kata Bayu Satria dalam keterangan tertulis yang dikirim Humas UGM, Senin (21/6/2021).
Dengan naiknya jumlah kasus COVID-19 akhir-akhir ini, menurut Bayu, perlu ada evaluasi untuk kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Apalagi masyarakat semakin abai akan protokol kesehatan.
"PPKM mikro harus dievaluasi. Jangan diperpanjang tanpa evaluasi apapun, karena kita tidak tahu kendala apa yang menyebabkan gagalnya PPKM mikro," sebutnya.
"Selain masalah 5M yang tidak dijalankan masyarakat, ada peran pemerintah yang kurang di sana terutama soal lawan hoax dan orang-orang yang suka menyebarkan informasi salah," tegasnya.
Bayu mengingatkan kenaikan kasus Corona tidak hanya terjadi di Tanah Air. Beberapa negara yang dulunya dianggap sukses menekan laju kasus Corona akhirnya mengalami hal yang sama. Soal ini Bayu tidak sependapat bahwa kenaikan di negara lain menjadi alasan, sebab kondisi Indonesia dan negara lain berbeda.
"Di Indonesia dari awal pemerintahnya tidak solid. 3T tidak merata dan cenderung kurang semua di banyak daerah. Lalu, masyarakat sering abai, kita lebih parah lagi," jelasnya.
Di samping itu, Bayu menilai varian baru bukan penyebab utama lonjakan kasus Corona di Indonesia. Namun kombinasi antara protokol kesehatan yang dilanggar terus menerus melalui pelonggaran dan disertai varian baru.
Bayu juga menyarankan pemerintah pusat dan daerah jangan terburu-buru dalam mengambil suatu kebijakan terkait munculnya wacana lockdown. Sebab, menurutnya apapun kebijakan yang diambil harus dilakukan dengan mempertimbangkan data yang jelas.
"Harus ada dasar yang jelas dari data maupun lainnya termasuk aspek epidemiologinya. Yang sering terjadi adalah kebijakan diambil tanpa pertimbangan yang jelas kemudian tidak pernah dievaluasi," pungkasnya.
(sip/mbr)
