Round-Up

Sentilan Gubsu Edy ke Bobby Buntut Dana Bagi Hasil Diributkan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 25 Jun 2021 22:36 WIB
Gubsu Edy Rahmayadi dan Walkot Medan Bobby Nasution
Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi (Foto: Dok. Kominfo sumut)
Medan -

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyentil Wali Kota Medan Bobby Nasution. Sentilan itu disampaikan Edy gara-gara Bobby meributkan soal dana bagi hasil pajak.

Edy awalnya ditanya soal pernyataan Bobby yang mengungkit dana bagi hasil (DBH) tahun 2021 senilai Rp 407 miliar dari Pemprov Sumut belum diterima Pemko Medan. Dia menilai Bobby tak seharusnya meributkan hal itu di depan publik.

"Kalau yang seperti itu baiknya tidak pakai wartawan, kalau pakai wartawan jadi salah pengertian dia," kata Edy di gedung DPRD Sumut, Medan, Kamis (24/6/2021).

Dia kemudian memberi penjelasan soal alur penyaluran DBH dari Pemprov Sumut ke kabupaten dan kota. Menurut Edy, penyaluran DBH itu dilakukan setiap triwulan.

"Itu penyalurannya itu per triwulan, triwulan I oke, triwulan II oke, triwulan III oke, masuk triwulan IV," ucapnya.

Menurut Edy, penyaluran DBH sering terlambat pada triwulan IV. Dia mengatakan hal itu terjadi karena proses pemeriksaan keuangan sedang berjalan.

Edy menjelaskan hal itu saat menjawab pernyataan Bobby yang mengatakan DBH tahun 2020 baru dibayarkan pada 2021.

"Begitu dia masuk di akhir triwulan, itu akhir tahun, perubahan tahun itu pekerjaan di dalam perpajakannya tidak serta-merta itu waktunya. Proses-proses pelaksanaan pengawasan dalam perpajakan. Sehingga tak terselesaikanlah dia di tepat waktu triwulan," ucapnya.

Edy lalu menyindir Bobby yang meributkan anggaran Rp 407 miliar. Dia membandingkannya dengan keterlambatan penyaluran anggaran Rp 2 triliun, tapi tak ada yang ribut.

"Bahkan pernah saya gubernur, ada hampir Rp 2 triliun tak terbayarkan, tak ribut orang," tutur Edy.

Edy Rahmayadi tak menjelaskan detail anggaran Rp 2 triliun harusnya disalurkan ke mana dan dalam rangka apa. Meski demikian, Edy menegaskan semua dana yang menjadi hak dari kabupaten atau kota akan disalurkan sesuai aturan.

"Bukan belum dibayar terus dipakai provinsi, ini dalam proses," tutur Edy.

Simak pernyataan Bobby di halaman selanjutnya