KPK-Kemhan Gelar Diklat Bela Negara untuk 24 ASN Tak Lolos TWK

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 25 Jun 2021 20:35 WIB
Kesepakatan KPK-Kementerian Pertahanan untuk gelar Bela Negara untuk pegawai KPK yang tak lolos menjadi ASN. (Dok Istimewa)
Kesepakatan KPK-Kementerian Pertahanan untuk gelar Bela Negara untuk pegawai KPK yang tak lolos menjadi ASN. (Dok Istimewa)
Jakarta -

KPK dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyepakati kerja sama dalam menggelar pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan sebagai syarat menjadi ASN, bagi 24 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Diketahui 24 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK itu dianggap masih bisa dibina.

"Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pertahanan RI menyepakati kerja sama penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi pegawai KPK yang akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Jumat (25/6/2021).

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana dengan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Dadang Hendrayuda.

"Sesuai amanat UU Nomor 19 Tahun 2019, pegawai KPK adalah ASN. Maka seluruh pegawai KPK harus beralih proses menjadi pegawai ASN dan tentulah harus ikut serta tunduk terhadap UU ASN. Salah satunya persyaratan mengenai wawasan kebangsaan," ujar Ketua KPK Firli Bahuri.

Penandatangan kerja sama ini dilaksanakan di Ruang Bhineka Tunggal Ika Kemenhan yang disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI M Herindra dan juga Firli Bahuri. Diklat bela negara dan wawasan kebangsaan ini merupakan tindak lanjut rangkaian proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Herindra berharap diklat ini sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam upaya membangun karakter bangsa para pegawai KPK yang memiliki kesadaran bela negara serta dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan diklat ini akan berlangsung selama empat minggu yang akan dimulai pada tanggal 22 Juli 2021.

Selanjutnya, soal pembangunan karakter bangsa: