KPK Minta Hakim Tolak Praperadilan MAKI soal SP3 BLBI

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Selasa, 22 Jun 2021 13:34 WIB
Film dokumenter KPK Endgame ditonton oleh pegawai tak lolow TWK.
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK menanggapi gugatan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus BLBI. Dalam tanggapannya, KPK meminta hakim menolak praperadilan MAKI yang menyebut SP3 BLBI terkait kasus Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim tidak sah.

"Menolak permohonan praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel. untuk seluruhnya," kata tim Biro Hukum KPK dalam berkas tanggapan gugatan yang telah dibacakan di PN Jaksel, Selasa (22/6/2021).

"Bahwa SP3 terhadap Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak mengikat adalah dalil yang tidak berdasar, terlalu berlebihan, dan mengada-ada," imbuhnya.

KPK menilai MAKI tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan praperadilan perkara a quo. Sebab, MAKI belum memiliki surat keterangan terdaftar sebagai ormas.

"Berdasarkan uraian tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan praperadilan a quo, karena Pemohon belum mempunyai Surat Keterangan Terdaftar sebagai Ormas dan juga tidak berbadan hukum," jelasnya.

KPK dalam tanggapannya juga menegaskan bahwa SP3 BLBI sudah berdasarkan Surat Nomor Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021. Selain itu, KPK menjelaskan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tidak terdapat cukup bukti sehingga perlu dikeluarkan SP3.

"Dalam klausula pertimbangan dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, ternyata peristiwa tersebut tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum atau karena hal-hal yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, maka perlu mengeluarkan SP3," ungkapnya.

KPK juga menepis pernyataan MAKI yang menyebut penyidiknya menyatakan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih hanya pelaku peserta (medel pleger) sehingga harus dihentikan penyidikannya.

"Termohon tidak pernah menyatakan dalam Sprin.Dik/51/DIK.00/01/05/2019 Sjamsul Nursalim dan Itih sebagai Dader atau Pleger maupun medel pleger, yang dinyatakan dalam Sprindik tersebut adalah melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU 31 TH 99 jo UU 20 Th 2001 jo Pasal 55
ayat (1) ke 1 KUHP," jelasnya.

Selain itu, KPK menilai putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 tertanggal 9 Juli 2019 mempunyai kekuatan mengikat kepada Samsul Nursalim dan ljtih Samsul Nursalim. Terkait kerugian negara yang diakibatkan para tersangka, KPK menyebut masalah itu menjadi tanggung jawab perdata Sjamsul Nursalim dan Itjih.

"Bahwa berdasarkan amar Putusan Kasasi perkara Syafruddin Arsyad Temenggung, Majelis Hakim berpendapat bahwa PKPS BDNI telah closing tanggal 25 Mei 1999 dengan penyerahan dan penyelesaian melalui MSAA berikut implementasinya dengan demikian, kewajiban Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim berdasarkan ketentuan dan syarat -syarat dalam MSAA tersebut jika ternyata dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dan/atau beberapa ketentuan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka menjadi tanggung jawab perdata Sjamsul Nursalim dan Itjih," jelasnya.

Simak tuntutan MAKI dalam permohonan praperadilannya di halaman berikut.