.webp)
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus BLBI. MAKI meminta hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyatakan SP3 dalam kasus BLBI terkait kasus Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim tidak sah.
"Menyatakan secara hukum tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim adalah Penghentian Penyidikan yang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya," kata Koordinator MAKI, Boyamin, dalam berkas permohonan gugatan yang telah dibacakan di PN Jaksel, Senin (21/6/2021).
Kemudian MAKI juga meminta hakim memerintahkan termohon KPK melanjutkan penyidikan terhadap kasus BLBI kembali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memerintahkan penyidikan terhadap tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim wajib dilanjutkan," ungkapnya.
MAKI menyoroti alasan penghentian perkara BLBI karena 'syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi' karena berkas tersangka lainnya Syafruddin Arsyad Temenggung divonis lepas oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi.
Boyamin berpendapat, para tersangka dikenai Pasal 55 ayat 1 Kesatu tentang Penyertaan sehingga semua Tersangka dapat berposisi menjadi Dader/Plegen (pelaku utama) sehingga Termohon selaku Penyidik dinilai tidak berhak menyatakan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih hanya pelaku peserta (medel pleger) sehingga harus dihentikan Penyidikannya. Hanya majelis hakim yang berhak menyatakan seseorang menjadi medel pleger atas suatu perkara yang terhadap terdakwa lain telah disidangkan dengan status Pleger.
"Bahwa NKRI berlaku system hukum Kontinental warisan Hindia Belanda dimana sebuah Putusan Hakim tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk pelaku lain (tidak menganut sistem Yurisprodensi), sehingga terhadap perkara Tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih tetap harus diajukan ke depan Persidangan Majelis hakim untuk mendapat Putusan tersendiri dari majelis hakim yang menyidangkannya," imbuhnya.
Selain itu, MAKI berpendapat penyidikan perkara aquo pada saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mengatur Termohon tidak berwenang menerbitkan SP3 sehingga menjadi tidak sah SP3 yang diterbitkan Termohon berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK sehingga Termohon menabrak asas ketentuan tidak boleh berlaku surut.
Sidang praperadilan ini digelar dengan agenda pembacaan permohonan. Sidang tersebut turut dihadiri termohon KPK.
KPK SP3 BLBI Sjamsul Nursalim
KPK menghentikan penyidikan perkara kasus BLBI yang menjerat Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim. Apa alasan KPK?
"Penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU KPK sebagai bagian dari penegak hukum, maka dalam setiap penanganan perkara akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/4/2021).
"Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK, yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas kepastian hukum," imbuh Alexander.
KPK menjelaskan, salah satu alasan menerbitkan SP3 terhadap Sjamsul Nursalim dan Itjih adalah putusan lepas yang diterima mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. KPK telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan lepas itu, namun ditolak.
"Dengan mengingat ketentuan Pasal 11 UU KPK 'Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara' KPK berkesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi sedangkan tersangka SN dan ISN berkapasitas sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan SAT selaku penyelenggara negara maka KPK memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka SN dan ISN tersebut," ucap Alexander.
Sjamsul sebelumnya berstatus tersangka bersama istrinya, Itjih Nursalim, dalam kasus dugaan korupsi terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sjamsul dan Itjih dijerat sebagai tersangka karena diduga menjadi pihak yang diperkaya dalam kasus BLBI yang terindikasi merugikan keuangan negara Rp 4,58 triliun. Sjamsul merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).
Saat itu Sjamsul dan Itjih dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
KPK Sebut SP3 BLBI Sesuai Hukum
KPK sendiri mengaku tak mempermasalahkan rencana MAKI. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri penghentian perkara tersebut telah sesuai dengan aturan hukum.
"Kami memastikan penghentian perkara tersebut telah sesuai aturan hukum yang berlaku karena putusan akhir pada tingkat MA dalam perkara SAT menyatakan ada perbuatan sebagaimana dakwaan tapi bukan tindak pidana," katanya kepada wartawan, Jumat (2/4/2021).
Ali menyebut KPK telah berupaya maksimal dalam penanganan perkara tersebut. Salah satunya, kata Ali, KPK pernah mengajukan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali (PK), dan ditolak oleh MA.
"Oleh karena syarat unsur adanya perbuatan penyelenggara negara tidak terpenuhi, sedangkan SN dan ISN sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) selaku penyelenggara negara, demi kepastian hukum, KPK menghentikan penyidikan perkara dimaksud," ucapnya.
(yld/dhn)
