Round-Up

Jakarta Lockdown Akankah Jadi Nyata?

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 22 Jun 2021 07:30 WIB
Jelang Hari Raya Idul Fitri arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan Ibu Kota DKI Jakarta terlihat lengang. Tidak ada kepadatan kendaraan seperti hari biasanya.
Ilustrasi Kota Jakarta. (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Muncul desakan Jakarta lockdown imbas kasus Corona makin mengganas. Penebalan PPKM Mikro pun telah dilakukan. Akankah lockdown ibu kota jadi kenyataan?

Per kemarin, kasus harian Corona masih di angka 5.014 kasus. Hanya turun 500-an kasus dibanding hari sebelumnya. Menurut data yang dipublikasikan BNPB, kasus corona Jakarta 21 Juni kemarin merupakan yang terbanyak di antara provinsi lainnya. Sementara itu, kasus Corona nasional kini mencapai 2.004.445 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 147.728 merupakan kasus aktif.

Kasus COVID-19 di RI yang ditemukan hari ini merupakan yang terbanyak selama pandemi. Kemarin ditemukan sebanyak 14.536 kasus Corona di seluruh Indonesia.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia dalam keterangannya menjelaskan ratusan anak di Jakarta turut terpapar COVID-19. Total ada 655 kasus Corona pada usia 6-18 tahun dan 244 kasus Corona ditemukan pada balita. Sementara 4.261 kasus Corona terkonfirmasi berasal dari usia 19-59 tahun. Lalu ada 442 kasus di usia 60 tahun ke atas.

Desakan Jakarta untuk lockdown juga didasarkan atas kondisi keterisian tempat tidur di Rumah Sakit (RS) rujukan COVID-19. Data BOR kemarin, keterisian mencapai 90 persen.

"Saat ini ada 90 persen keterpakaian tempat tidur isolasi di Jakarta, sedangkan ICU 81 persen," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/6/2021).

Namun rencananya akan ada penambahan tempat tidur di RS COVID. Diketahui saat ini, DKI memiliki 106 RS rujukan pasien COVID-19 dan 13 RS di antaranya khusus melayani pasien COVID-19.

"Sebelumnya di posisi awal bulan ini adalah sekitar 8.000, sekarang sudah mencapai 9.000 lebih ya, jadi kalau total dengan ICU lebih 10.000 ya," jelasnya.

Sementara itu, tempat isolasi pasien COVID-19 tak bergejala di sejumlah wisma juga dinyatakan penuh.

Pemprov Godok Aturan Perketat PPKM Mikro

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta sedang menggodok aturan baru untuk memperketat penerapan PPKM Mikro. Rencananya aturan tersebut akan segera diumumkan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Untuk menyusun kebijakan baru, Pemprov juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Nantinya aturan ini akan memuat berbagai kebijakan, baik pengaturan tempat wisata maupun pusat perbelanjaan.

"Ya pokoknya semua dengan aturan dan ketentuan yang ada dengan situasi fakta data, perlu ada kebijakan yang komprehensif yang baik yang cepat terkait pencegahan penanganan dan pengendalian. Apapun nanti kebijakannya yang sudah kami bahas di internal akan nanti segera disusun ketentuan, aturan, dan regulasinya, Pergub dan lain sebagainya akan segera diumumkan oleh Pak Gubernur, Pak Anies ya," kata Riza.

Desakan Lockdown

Pakar epidemiologi Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mendorong pemberlakuan lockdown di sejumlah daerah. Dia memperingatkan bahwa kebijakan lockdown harus dipersiapkan dengan baik. Utamanya yakni dukungan finansial kepada daerah.

"Kalau bicara merespons mencegah beban di fasilitas kesehatan, atau pembatasan atau lockdown atau apa pun itu, ya karena ini sudah dimana-mana, nggak bisa di Jakarta aja. Setidaknya di Jawa atau di sekota raya Jawa. Durasinya minimal 2 minggu, ada dua kali masa inkubasi sebulan," kata Dicky.

Dicky juga memaparkan keuntungan dan kerugian dari kebijakan lockdown ini. Keuntungannya, lockdown bisa mengurangi beban di fasilitas kesehatan.

"Plus minusnya ada. Kalau plusnya ya kita ketika ada lockdown kita bisa mengurangi beban cepat di faskes," tuturnya.

Sedangkan kerugiannya, lanjutnya, terletak pada ongkos sosial kebijakan ini. Selain itu, kelompok masyarakat yang rawan bisa terdampak.

Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan PB IDI Prof Dr dr Zubairi Djoerban menuliskan cuitannya soal dorongan mewujudkan kebijakan lockdown di Indonesia, merujuk pada kondisi melonjaknya kasus COVID-19. Lockdown bisa dilaksanakan selama dua minggu guna memperlambat penyebaran kasus.

"Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu," kata Prof Dr dr Zubairi Djoerban, dalam cuitannya di Twitter, Senin (21/6/2021).

"Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan, dan yang pamungkas: menahan situasi pandemi jadi ekstrem--yang akan membahayakan lebih banyak nyawa," lanjutnya.

Simak video 'Ada Desakan Lockdown, Satgas Covid-19: PPKM Mikro Terbukti Efektif':

[Gambas:Video 20detik]