Eko Patrio Bicara Plus-Minus Jika Jakarta Lockdown

Dwi Andayani - detikNews
Senin, 21 Jun 2021 16:47 WIB
Persija Jakarta merayakan ulang tahunnya yang ke-92, Sabtu (28/11/2020). Pihak klub membuat suasana Jakarta bernuansa oranye dan merah di beberapa titik kawasan Ibu Kota.
Monas Jakarta (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta diminta untuk menarik rem di tengah kasus COVID-19 yang meningkat. Anggota DPR RI Fraksi PAN dapil DKI Jakarta I, Eko Hendro Purnomo, menilai lonjakan kasus di DKI perlu penanganan cepat. Haruskah Jakarta lockdown?

"Saya melihat bahwa dengan melonjaknya kasus COVID-19 di DKI Jakarta ini tentu perlu penanganan yang cepat dan tanggap. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tanggap, maka konsekuensinya kondisi ekonomi masyarakat akan terganggu," kata Eko saat dihubungi, Senin (21/6/2021).

Eko mengatakan usaha penanganan ini tidak hanya dilimpahkan ke Pemprov DKI Jakarta, tapi juga perlu penanganan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah diminta tak hanya menyalahkan masyarakat yang tidak hanya taat prokes.

Menurutnya, saat ini pelaksanaan testing, tracing, dan treatment kembali longgar. Hal ini membuat masyarakat yang terkena COVID-19 tidak terdeteksi.

"Jujur kita longgar dalam melakukan 3T dan sosialisasi prokes ini di tengah program vaksinasi dan kondisi psikologis masyarakat yang jenuh. Akibatnya, masyarakat yang terkena COVID-19 tidak terdeteksi. Merasa bahwa sudah vaksin menjadi kebal, padahal tidak. Mereka baru terdeteksi ketika akan mau keluar kota atau keperluan lainnya, begitu test mandiri baru terdeteksi," tuturnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo memberikan pemaparan mengenai pembukaan pendaftaraan bakal calon legislatif.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo (Lamhot Aritonang/detikcom)

Dia menuturkan, pemerintah perlu menerapkan waktu tanggap darurat. Hal ini dapat dilajukan dalam 2 minggu dengan pembatasan kegiatan perkantoran hingga pelaksanaan random testing.

"Solusi dari saya pemerintah perlu menerapkan waktu tanggap darurat, setidaknya dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu ini, saya berharap DKI Jakarta dapat menerapkan pembatasan kegiatan perkantoran dan mulai memikirkan kembali rencana untuk membuka sekolah. Dalam 2 minggu ini juga dapat dilakukan random testing yang massal. Lalu, jika ketahuan positif, dilakukan tracing. Di saat yang bersamaan, bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan perlu disalurkan," kata Eko.

Jakarta lockdown dinilai dapat menjadi opsi terakhir dalam upaya penekanan angka COVID. Namun, penerapan Jakarta lockdown ini disebut perlu hati-hati karena memiliki dampak pada kondisi ekonomi.

"Rem darurat seperti lockdown saya rasa opsi terakhir. Opsi terakhir ditempuh jika pembatasan dan waktu tanggap darurat dalam 2 minggu ini tidak memberikan efek terhadap penurunan kasus harian COVID-19. Pemerintah perlu berhati-hati karena implikasi lockdown akan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat," kata Eko.

"Bukan hanya DKI Jakarta, tapi beberapa daerah penyangganya. Tahun lalu, rem darurat ini menyebabkan pengangguran dan mendorong angka kemiskinan meningkat di daerah penyangga," sambungnya.

(dwia/gbr)