Novel Tuding Firli Paksakan TWK: Dia Bilang di KPK Banyak Taliban

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Minggu, 20 Jun 2021 18:45 WIB
Tentang Novel Baswedan, Penyidik Top KPK tapi Dibuang Gara-gara TWK
Novel Baswedan (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Novel Baswedan membeberkan kronologis awal mula adanya tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK. Novel menyebut Ketua KPK Firli Bahuri memaksakan agar TWK ini dilakukan sebagai syarat pegawai KPK beralih status menjadi ASN.

"Saya kebetulan mengikuti pelaporan ke Komnas HAM dan Ombudsman menyerahkan bukti-bukti penting di sana, begitu juga dengan kawan-kawan saya yang mengikuti, saksi-saksi dalam setiap proses, kami mengetahui bahwa ternyata yang memaksakan masuk itu (TWK) Pak Firli Bahuri," kata Novel dalam siaran langsung di kanal YouTube Public Virtue Institute, Minggu (20/6/2021).

Novel mengatakan sebetulnya Firli tidak memakai istilah TWK dalam rapat pertemuan dengan beberapa pimpinan. Menurutnya, kala itu Filri menggunakan istilah asesmen oleh psikologi TNI AD untuk semua pegawai yang akan alih status ASN.

"Bahkan Pak Firli mengatakan dalam pertemuan itu, dalam pertemuan rapat dengan pimpinan, meminta agar dilakukan istilahnya bukan TWK, waktu itu belum nyebut TWK, dilakukan asesmen di psikologi TNI AD, itu permintaannya Pak Firli sendiri," ucapnya.

Menurut Novel, ada tanya jawab mengapa harus ada TWK dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Kemudian, lanjut Novel, Firli pun menjawab bahwa TWK perlu dilakukan karena pegawai KPK banyak yang Taliban.

"Dan kemudian diminta agar, kenapa perlu dilakukan itu, Pak Firli mengatakan karena di KPK banyak 'Taliban'. Jadi pertanyaannya kenapa Pak Firli ngomong gitu ini," ujarnya.

Setelah pembahasan itu, tidak ada yang merespons jawaban Firli tentang Taliban di tubuh KPK. Menurut Novel pun, saat pembahasan dengan KemenPAN-RB dan BKN, tak disinggung perihal Taliban seperti yang diucapkan Firli Bahuri.

"Ketika pembahasan itu, beberapa hari nggak ada yang ngerespons karena memang itu aneh dan sudah dilakukan pembahasan sebelumnya. Sebelum November saya katakan, pembahasan telah selesai dan pembahasan itu bersama dengan KemenPAN dan BKN, telah selesai pembahasan itu dan tidak ada kaitan dengan hal itu," tuturnya.

Lihat juga Video: Eks Pimpinan KPK Nilai TWK Tak Bisa Jadi Dasar Pemecatan Pegawai

[Gambas:Video 20detik]