Diperiksa Komnas HAM, Pimpinan KPK Dicecar soal Isu Taliban Pegawai

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Kamis, 17 Jun 2021 19:23 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mewakili pimpinan KPK menjelaskan mengenai polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Komnas HAM.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron diperiksa Komnas HAM terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai menjadi ASN. Ghufron mengatakan mendapat pertanyaan soal isu Taliban.

"Komnas HAM salah satunya mempertanyakan itu (klaster pegawai) bagaimana tentang isu Taliban," kata Ghufron usai diperiksa Komnas HAM, Kamis (17/6/2021).

Ghufron menjelaskan isu Taliban pegawai KPK sudah didengarnya sebelum seleksi pimpinan KPK. Namun, kata Ghufron, dia tidak memiliki data siapa-siapa saja nama pegawai yang diisukan masuk daftar Taliban.

"Dan saya sampaikan, sejak kami seleksi pimpinan sampai masuk, memang isu itu terngiang di telinga kami dan karena saya sampaikan kami mendengarnya, tapi kita tidak memiliki data langsung siapa-siapa itu," ujarnya.

Seperti diketahui, isu Taliban muncul kembali usai 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), termasuk Novel Baswedan. Namun Novel dkk melawan dan menilai banyak kecacatan hukum dalam TWK itu.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proses TWK ini tidak serta-merta dijadikan mekanisme untuk memberhentikan pegawai KPK.

Menindaklanjuti arahan Jokowi itu, pimpinan KPK bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta pihak-pihak terkait mengadakan rapat. Hasilnya, 24 orang dari 75 pegawai itu akan dibina ulang dalam diklat wawasan kebangsaan. Sedangkan 51 orang sisanya disebut sudah tidak mungkin dibina karena hasil TWK mereka 'merah'.

Apa maksudnya?

Ghufron sempat menjelaskan mengenai alat ukur kriteria bagi pegawai KPK itu. Menurutnya, 51 pegawai KPK itu mendapatkan kriteria 'merah' sehingga tidak mungkin dibina lagi.

"Pembahasan indikator TWK ini tidak membahas nama tapi alat ukur kriterianya, yaitu yang semula kriteria ada hijau ada 6 kriteria, kuning ada 7 kriteria, dan merah 9 kriteria, kita dapat menyepakati agar kriteria yang hijau dan kuning dicabut seluruhnya dan dari yang merah dicabut 1 kriteria, setelah diaplikasikan menjadikan terangkat 24 orang dari 75 yang semula tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat namun dengan pembinaan dengan diklat wawasan berkebangsaan," ucap Ghufron beberapa waktu lalu.

detikcom mendapatkan sumber yang membeberkan soal 9 kriteria 'merah' itu, salah satunya soal Taliban. Sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu dituding termasuk kategori 'merah' tersebut berdasarkan TWK. Apa saja 9 kriteria 'merah' itu?

1. Menyetujui akan perubahan Pancasila sebagai dasar negara atau terpengaruh atau mendukung adanya ideologi lain (liberalisme, khilafah, kapitalisme, sosialisme atau komunisme, separatisme, menyetujui referendum Papua).

2. Tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dalam pembubaran HTI dan FPI, atau kelompok radikal atau kelompok pendukung teroris.

3. Menolak atau tidak setuju revisi UU KPK.

4. Mengakui sebagai kelompok Taliban yang tidak ada ditakuti kecuali takut pada Allah, siapa pun yang menghalangi akan dilawan dan bila perlu akan bergerak tanpa harus melalui jalur prosedur seperti dalam penyadapan dan penggeledahan.

5. Mengakui di KPK ada kelompok Taliban yang dalam menjalankan tugas hanya takut kepada Allah dan kebenaran dan menyetujuinya.

6. Mengakui tidak setuju dengan pimpinan KPK yang selalu mengintervensi setiap penyidikan, menolak kepemimpinan KPK, tidak setuju dengan pencalonan bapak Firli Bahuri sebagai ketua KPK, tidak setuju dengan kebijakan pimpinan KPK.

7. Mengakui sering melakukan tugas dengan mengabaikan prosedur (karena tidak percaya lagi pada pimpinan).

8. Akan memilih keluar dari KPK jika harus dipaksa mengikuti keinginan pimpinan atau pemerintah atau intervensi.

9. Memegang prinsip siapa pun tidak bisa dikendalikan jika tidak sejalan dengan apa yang diyakininya dan akan menentang jika diintervensi oleh pimpinan, Dewas atau pemerintah, akan menolak perintah dari siapa pun jika bertentangan dengan hati nuraninya dan hanya akan takut kepada Tuhan. Yang bersangkutan mengaku sering berselisih paham dengan pimpinan dan/atau teman sejawat, mengikuti demo menentang kebijakan pemerintah.

Mengenai kriteria itu, detikcom telah berupaya menghubungi Kepala BKN Bima Haria Wibisana selaku penyelenggara TWK tersebut. Namun Bima tidak membenarkan sekaligus tidak membantah perihal indikator itu.

"Saya tidak bisa mengkonfirmasi benar tidaknya," ucap Bima secara singkat.

(yld/yld)