.webp)
Partai Demokrat (PD) menanggapi PDIP yang meminta adanya penetapan garis besar haluan negara (GBHN) oleh MPR, agar pembangunan nasional terus berlanjut. PD mengatakan presiden mendatang harus berani mengoreksi program yang tidak baik yang dilakukan presiden sebelumnya.
"Saya ingin kasih catatan lagi, soal ganti presiden, ganti program. Ya pasti begitu, kalau presiden sebelumnya programnya nggak bagus ya kita ganti, kan begitu, program yang kita ganti itu sesuai dengan janji kita ketika kampanye," kata Waketum PD, Benny K Harman, dalam diskusi SMRC, Minggu (20/6/2021).
Benny mengatakan jangan sampai gagasan GBHN ditetapkan oleh MPR itu dilakukan untuk meluruskan rencana pembangunan ibu kota baru yang digagas oleh Presiden Jokowi. Benny lantas mengkritik rencana pembangunan ibu kota baru itu hanya membuang uang, di tengah kondisi pandemi yang masih terjadi saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai ide ini diangkat supaya gagasan Jokowi untuk membangun ibu kota negara ini tidak boleh diubah oleh presiden yang akan datang. Nggak bisa, nggak usahlah begitu, jelas-jelas membangun IKN ini membuang-buang duit, saat ini yang kita butuhkan adalah uang dipakai untuk mengatasi covid, kok dipakai untuk bangun IKN apaan pemerintah begini," ujarnya.
Benny sepakat presiden mendatang harus melanjutkan apa yang dilakukan presiden saat ini. Namun, menurutnya, presiden mendatang itu harus juga mengoreksi program yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat.
"Ini lah yang saya bilang, kita jujurlah sebagai pemimpin institusi, pemimpin negara, kita harus terbuka, seperti apa yang disampaikan Pak Basarah, saya sangat setuju jangan sampai apa yang disampaikan presiden sebelumnya tidak dilakukan oleh presiden sesudahnya. Tapi presiden yang sesudahnya wajib mengoreksi apa yang dilakukan oleh presiden sebelumnya, kita menerima itu," ujarnya.
"Tapi jangan malu-malu mengakui prestasi pemerintah sebelumnya, jangan malu-malu untuk menghentikan program pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat," lanjut Benny.
Sebelumnnya, Ketua DPP Ahmad Basarah berbicara terkait sikap PDIP yang menolak amendemen UUD 195 untuk mengubah masa jabatan presiden jadi 3 periode. Namun, PDIP menggagas agar adanya amendemen terbatas supaya MPR dapat penetapkan GBHN.
"Sama sekali kita tidak pernah membahas presiden dipilih oleh MPR, sikap PDIP ini adalah amandemen terbatas, artinya tidak mau melebar kemana-mana, hanya menambah satu ayat di pasal 3 UUD 1945 yaitu MPR diberikan wewenang untuk menetapkan haluan dan haluan pembangunan nasional," ujarnya.
Basarah menjelaskan adanya amandemen agar MPR menetapkan GBHN itu guna pembangunan nasional terus berlanjut. Sehingga menurutnya ketika pemimpin berganti program pembangunan nasional tidak berhenti.
"Pembangunan bangsa Indonesia ini seperti tari poco-poco, Pak SBY membangun 10 tahun, tapi kemudian karena sudah habis masa waktunya beliau berhenti digantikan oleh Pak Jokowi, Pak Jokowi punya visi misi sendiri dan punya program sendiri, dan di sini juga akhirnya muncul ego sektoral, dan akhirnya terjadi discontinuitas, karena baik di konstitusi kita maupun di UU RPJMN tidak diatur sanksi apapun," ucapnya.
"Jadi kalau Pak Jokowi mau pindah ibu kota lalu kemudian presiden berikutnya batalin itu tidak ada larangan apa-apa. Nah itulah kemudian muncul gagasan, agar calon presiden, bupati, wali kota, gubernur silakan mengkampanyekan program-programnya tapi dia tidak boleh keluar dari roadmap pembangunan nasional yang sudah disepakati oleh MPR. Sehingga oleh karena itu, yang diatur adalah sifatnya pokok-pokok haluan negara yang sekarang ini sedang dialami oleh badan pengkajian MPR," lanjut Basarah.
Tonton Video: Analisis Pakar Hukum Tata Negara Antara Masa Jabatan Presiden dan Penghidupan GBHN
