Round-Up

Vonis Pinangki Disunat Berujung Muncul Petisi Desak Hukuman Berat

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 18 Jun 2021 20:32 WIB
Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9/2020). Dia didakwa menerima suap USD 500 ribu dari USD 1 juta yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.
Pinangki Sirna Malasari ketika duduk di kursi pesakitan. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

Alasan Vonis Pinangki Diskon 60%

Dilansir dalam surat putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, potongan itu diberikan lantaran Pinangki dinilai menyesali perbuatannya. Selain itu, hakim menilai Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan.

"Pinangki mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa. Oleh karena itu, ia masih dapat diharapkan akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik," demikian putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang dilansir di website-nya, Senin (14/6).

"Bahwa Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil," sambung majelis.

Alasan ini pun dikritik sejumlah pihak, salah satunya Komnas Perempuan. Pertimbangan hakim terkait status Pinangki yang merupakan seorang ibu tidak bisa dijadikan untuk mengurangi hukuman Pinangki karena Komnas Perempuan menilai perbuatan Pinangki, korupsi, adalah kejahatan luar biasa.

"Mengingat kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa, dan bahwa ada langkah lain yang dapat dilakukan untuk juga mengurangi dampak sosial budaya dari pemidanaan terhadap terpidana, atas putusan kasus PSM, Komnas Perempuan merekomendasikan penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi," demikian bunyi siaran pers Komnas Perempuan, Kamis (17/6).

"Komnas Perempuan menyayangkan pengurangan hukuman terhadap PSM oleh hakim banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Keputusan ini mengindikasikan adanya persoalan yang lebih mendalam dalam aspek perspektif kesetaraan dan keadilan gender dan dalam hal sistem pemidanaan secara lebih luas," sambungnya.

Terkait alasan penyunatan vonis Pinangki oleh hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang dikaitkan dengan alasan gender, Komnas Perempuan menyatakan adanya persoalan yang lebih mendalam dalam aspek perspektif kesetaraan dan keadilan gender dan dalam hal sistem pemidanaan secara lebih luas. Sebab, banyak juga kasus serupa tapi tidak dengan pertimbangan keadilan berdasarkan gender.

"Sampai sekarang tidak ada pedoman yang jelas yang dapat dirujuk oleh hakim dalam perumusan hukuman yang dijatuhkan itu. Akibatnya, ada disparitas yang besar dari putusan untuk tindak pidana sejenis dalam kondisi yang serupa. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan pada akuntabilitas proses hukum yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pada institusi penegak hukum," tutur Komnas Perempuan.

Ke depan, Komnas Perempuan mendorong MA menyusun pedoman bagi pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor pemberat maupun yang meringankan hukuman. Pedoman ini terutama penting terkait faktor kondisi personal terdakwa dengan memperhatikan kerentanan-kerentanan khusus yang dihadapinya di dalam ketimpangan relasi sosial, termasuk gender.


(zap/dwia)