Round-Up

Vonis Pinangki Disunat Berujung Muncul Petisi Desak Hukuman Berat

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 18 Jun 2021 20:32 WIB
Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9/2020). Dia didakwa menerima suap USD 500 ribu dari USD 1 juta yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.
Pinangki Sirna Malasari ketika duduk di kursi pesakitan. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Jakarta -

Sebanyak 15.725 orang meneken petisi yang keberatan atas pengurangan vonis Pinangki Sirna Malasari. Ke-15 ribu orang itu mendesak Kejaksaan Agung mengajukan kasasi.

Vonis Pinangki pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI dikurangi 6 tahun. Semula Pinangki divonis 10 tahun penjara di tingkat pertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pinangki pun mengajukan banding atas vonis itu dan akhirnya banding Pinangki diterima dengan hukuman berkurang menjadi 4 tahun.

Petisi online itu muncul di change.org berjudul 'Hukuman Pinangki Dipotong 6 tahun'. Petisi itu diprakarsai oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), yang hingga pukul 10.40 WIB, Jumat (18/6), petisi ini telah ditandatangani 15.725 orang.

Pada intinya, petisi online itu meminta Kejaksaan Agung segera mengajukan kasasi atas vonis majelis tingkat banding yang menurunkan hukuman Pinangki. Hal itu untuk membuka kesempatan agar Pinangki dihukum lebih berat.

Isi Petisi

Berikut ini bunyi petisi online tersebut:

Teman-teman, pasti kalian masih ingat dengan Jaksa Pinangki, dong? Beberapa bulan yang lalu, ia divonis hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta, karena terbukti melakukan tiga kejahatan sekaligus: menerima suap, permufakatan jahat, dan mencuci uang.

Tapi, beberapa hari yang lalu, hakim malah mengabulkan ajuan banding Pinangki--dan memotong hukumannya 6 tahun! Katanya sih, karena punya anak balita. Alasan yang gak masuk akal sama sekali.

Kami benar-benar merasa ini adalah keputusan yang keterlaluan dan kelewatan. Pinangki, seorang penegak hukum yang terbukti melanggar hukum, harusnya dihukum lebih berat, minimal 20 tahun... atau bahkan seumur hidup!

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini sekaligus memperlihatkan secara jelas bahwa lembaga kekuasaan kehakiman kita gak berpihak sama sekali sama upaya memberantas korupsi.

Gimana enggak, selama tahun 2020, koruptor cuma dihukum rata-rata 3 tahun! Ada kali, orang yang kejahatannya lebih ringan, tapi dihukum lebih lama.

Oleh karena itu, ICW mau ajak teman-teman untuk bersuara lebih keras lagi. Kejaksaan Agung harus segera mengajukan kasasi untuk membuka kesempatan Pinangki dihukum lebih berat. Ketua Mahkamah Agung juga harus selektif dan mengawasi proses kasasi tersebut.

Kami yakin, kalau gak ada pengawasan, bukan gak mungkin hukuman Pinangki dikurangi kembali, dia bahkan bisa dibebaskan!

Kalau gini terus, kapan Indonesia bisa bebas dari korupsi? Koruptor dihukum cuma sebentar, dan lembaga pemberantas korupsinya digerogoti dari dalam.

Terus suarakan dan minta #HukumBeratJaksaPinangki di medsos ya, teman-teman!