Saya Mau Nikah Siri dengan Calon Beda Agama, Apa Untung dan Ruginya?

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 18 Jun 2021 09:11 WIB
Ilustrasi nikah siri
Ilustrasi pernikahan (Foto: dok. iStock)

3. Bahwa dalam UU Perkawinan yang masih menjadi hukum positif di negara Indonesia sampai saat ini tidak mengenal Perkawinan berbeda agama karena hal ini tercermin ketika pasal tentang Perkawinan Berbeda Agama ini pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 68/PUU-XII/2014 dan Mahkamah Konstitusi telah menolak uji materi tersebut.

Dimana, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menolak seluruh permohonan yang diajukan pemohon. Yang mana dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

Agama menjadi landasan bagi komunitas,individu, dan mewadahi hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sementara negara berperan menjamin kepastian hukum serta melindungi pembentukan keluarga yang sah, sehingga perkawinan tersebut haruslah dilakukan dalam salah satu keyakinan agama yang dianut atau salah satu pihak menundukkan dirinya kepada salah satu agama yang akan terikat dalam perkawinan itu.

Sehingga ketika dilakukan suatu prosesi pernikahan menurut keyakinan dari suatu agama dan kepercayaan tersebut dan dianggap sah oleh para pemuka dari agama yang telah di akui oleh Negara Indonesia maka perkawinan tersebut dipandang sah dan telah memenuhi ketentuan dari Pasal 2 (1) UU Perkawinan dan harus diselaraskan dalam suatu pencatatan resmi yang dilakukan oleh petugas yang diberikan kewenangan untuk mencatat perkawinan tersebut, sehingga dapat dikatakan pernikahan tersebut sah secara de facto dan de jure.

Demikian yang kami dapat jelaskan atas pertanyaan di atas.

Rusdianto Matulalatuwa, SH.
RUSDIANTO MATULATUWA & REKAN
Gedung Graha Pratama
20th Floor, Ruang M.Luthfie Hakim,
Jalan MT Haryono Kav 15
Jakarta, 10220, Telp : (021)83709926
Email : rusdiantomatulatuwa@gmail.com

Beberapa kasus yang ditangani Rusdianto seperti menjadi kuasa perkara terorisme Bom Bali I, kuasa hukum Mayor Jenderal Muchdi Purwopranjono, Uji Materi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan anak luar nikah atas nama Machicha Mochtar alias Aisyah Mochtar di MK, dan kuasa hukum untuk judicial review kenaikan tarif BPJS Kesehatan di MA.

Tentang detik's Advocate
detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh tim detik, para pakar di bidangnya serta akan ditayangkan di detikcom.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email:
redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Berhubung antusias pembaca untuk konsultasi hukum sangat beragam dan jumlahnya cukup banyak, kami mohon kesabarannya untuk mendapatkan jawaban.

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Salam
Tim Pengasuh detik's Advocate


(asp/haf)