Gerindra Minta BKN Jangan Tutup Informasi soal TWK KPK

Dwi Andayani - detikNews
Kamis, 17 Jun 2021 06:16 WIB
Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman
Foto: Dok. Habiburokhman
Jakarta -

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut salinan hasil TWK KPK merupakan dokumen rahasia negara. Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman menilai berdasarkan regulasi permintaan informasi hasil TKW sulit dipenuhi.

"Kalau mengacu pada regulasi, permintaan informasi soal hasil skoring TWK orang per orang yang ikut tes memang agak sulit dipenuhi. Hambatannya bukan karena ini rahasia negara namun karena ini menyangkut hasil-hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang sebagaimana diatur Pasal 17 huruf g angka 4 UU Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik," kata Habiburokhman saat dihubungi, Rabu (16/6/2021).

Meski begitu, dia meminta pihak BKN tidak kaku dan menutup informasi. Menurutnya, BKN bisa terbuka dengan menjelaskan konsep dan konteks pertanyaan yang dibuat.

"Namun pihak BKN juga jangan terlalu kaku dan menutup informasi, Kalau info detail sulit diberikan ke publik setidaknya bisa dijelaskan konsep dan konteks pertanyaan-pertanyaan yang dibuat itu seperti apa," kata Habiburokhman.

Terlebih menurutnya terdapat tudingan yang menyatakan TWK KPK mendikotomikan agama dan negara. Menurutnya, BKN perlu menjelaskan pertanyaan tersebut.

"Ada tudingan bahwa pertanyaan TWK itu mendikotomikan nilai-nilai agama dan negara, BKN harus jelaskan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan tertutup yang mengharuskan memilih salah satu atau pertanyaan untuk memancing jawaban yang logis dan argumentatif. Kami mendorong adanya dialog yang solutif antar pihak-pihak terkait," ujarnya.

Diketahui, KPK mengaku sedang berupaya meminta salinan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) 75 pegawai yang tak lolos dengan berkoordinasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Terkait hal itu, BKN menyebut salinan hasil TWK KPK merupakan dokumen rahasia negara.

"Itu diklasifikasikan dokumen rahasia negara di TNI AD dan BNPT," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat dihubungi, Rabu (16/6/2021).

Bima mengatakan salinan hasil TWK KPK itu diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia negara. Hak kepemilikan atas salinan hasil TWK KPK itu, lanjutnya, bukan berada di BKN.

"Hak kepemilikannya bukan di BKN," ujar Bima.

Simak juga 'BEM SI Gelar Aksi Demo di KPK, Tuntut Firli Mundur':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2