ICW Tuding KPK Beri Info Hoax soal Hasil TWK Pegawai

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Rabu, 16 Jun 2021 17:32 WIB
Aktivis anti korupsi dari ICW, Kurnia Ramadhana memberikan pernyataan pers di Gedung Dewan Pengawas KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta, Jumat (11/6/2021).  Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK, Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK. Dugaan tersebut terkait penggunaan sewa helikopter oleh Firli Bahuri, beberapa waktu lalu. (ARI SAPUTRA/detikcom)
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding KPK memberikan informasi bohong alias hoax terkait hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. ICW mewanti-wanti agar KPK tak bikin hoax.

"ICW mengingatkan kepada Plt Juru Bicara KPK untuk tidak memberikan informasi hoax terkait dengan hasil TWK," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Rabu (16/6/2021).

Kurnia menyebut telah ada pemberitaan di laman resmi KemenPAN-RB terkait penyerahan hasil TWK dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke KPK. Menurutnya, aneh apabila KPK harus berkoordinasi ke pihak lain terkait hasil TWK.

"Betapa tidak, berdasarkan pemberitaan yang terpampang dalam website Kemen-PAN RB disebutkan bahwa tanggal 27 April 2021 Kepala BKN telah menyerahkan hasil TWK kepada Pimpinan KPK," ujar Kurnia.

"Jadi, justru aneh ketika disebutkan bahwa KPK mesti berkoordinasi dulu dengan pihak eksternal terkait hasil TWK," tambahnya.

Kurnia menuding ada ketidakjujuran yang disampaikan KPK. Hal tersebut, sebut Kurnia, semakin menguatkan dugaan TWK sebagai cara untuk menyingkirkan 75 pegawai yang tak lolos, termasuk Novel Baswedan.

"Ketidakjujuran KPK dalam memberikan hasil TWK kepada pegawai semakin menguatkan dugaan publik bahwa tes itu hanya akal-akalan saja untuk menyingkirkan pegawai KPK," ungkapnya.

75 Pegawai Minta KPK Buka Hasil TWK

Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap, mewakili 74 pegawai lainnya yang tidak lolos TWK, meminta KPK terbuka mengenai hasil tes TWK 75 pegawai yang tidak lolos. Permintaan itu sudah disampaikan ke PPID KPK melalui e-mail.

"Hari ini juga saya sudah meminta kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi KPK, PPID, terkait bahwa sampai saat ini saya dan juga 75 orang yang lain itu belum mendapatkan hasil lengkap dari tes wawasan kebangsaan yang kami ikuti. Kami meminta berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena bagi kami KPK adalah lembaga penegak hukum dengan azas transparansi dan akuntabilitas," kata Yudi kepada wartawan, Jumat (4/6).

Dia menyampaikan 8 poin untuk transparansi soal hasil TWK. Di antaranya adalah hasil asesmen TWK, penilaian dan rekaman atau hasil wawancara, unsur-unsur yang menjadi acuan, hingga berita acara penentuan lulus atau tidak lulusnya dari pewawancara.

"Adapun yang kami minta adalah hasil asesmen TWK terhadap kami pribadi masing-masing. Dua, kertas kerja penilaian lengkap dari BKN yang sekurang-kurangnya memuat metodologi penilaian, kriteria penilaian, rekaman atau hasil wawancara, analisisnya seperti apa kemudian sarannya seperti apa dan nama dari asesor siapa saja," kata Yudi.

"Tiga, dasar acuan penentuan unsur unsur yang diukur dalam asesmen tersebut. Empat, penentuan kriteria memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat seperti apa indikatornya. Kemudian penentuan dan dasar penunjukan dari asesor. Enam, data-data yang diberikan oleh KPK kepada asesor, jadi kami ingin tahu apa saja yang diberikan oleh KPK kepada asesor untuk menanyai kami. Tujuh, kertas kerja. Delapan, berita acara penentuan lulus atau tidak lulus dari pewawancara," sambungnya.

KPK Ngaku Cari Hasil TWK

KPK telah menerima 30 surat permohonan permintaan salinan data dan informasi terkait TWK. KPK mengaku sedang berupaya meminta salinan hasil TWK tersebut.

"KPK berupaya untuk bisa memenuhi salinan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Selasa (15/6).

"Untuk itu, saat ini PPID KPK tengah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pemenuhan informasi tersebut, karena salinan dokumen yang diminta bukan sepenuhnya dalam penguasaan KPK," kata Ali.

Tonton juga Video: BEM SI Gelar Aksi Demo di KPK, Tuntut Firli Mundur

[Gambas:Video 20detik]



(run/haf)