BKN: Hasil TWK KPK Dokumen Rahasia Negara

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Rabu, 16 Jun 2021 15:17 WIB
Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana
Kepala BKN (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK mengaku sedang berupaya meminta salinan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) 75 pegawai yang tak lolos dengan berkoordinasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Terkait hal itu, BKN menyebut salinan hasil TWK KPK merupakan dokumen rahasia negara.

"Itu diklasifikasikan dokumen rahasia negara di TNI AD dan BNPT," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat dihubungi, Rabu (16/6/2021).

Bima mengatakan salinan hasil TWK KPK itu diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia negara. Hak kepemilikan atas salinan hasil TWK KPK itu, lanjutnya, bukan berada di BKN.

"Hak kepemilikannya bukan di BKN," ujar Bima.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri sebelumnya mengatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK tengah melakukan koordinasi dengan BKN guna memenuhi salinan dokumen karena bukan sepenuhnya penguasaan KPK. Saat ditanya perihal adanya koordinasi tersebut, Bima enggan angkat bicara.

"Itu biar KPK yang menjawab," ungkapnya.

KPK Ngaku Cari Hasil TWK KPK

Sebelumnya, KPK telah menerima 30 surat permohonan permintaan salinan data dan informasi terkait TWK KPK. KPK mengaku sedang berupaya meminta salinan hasil TWK tersebut.

"KPK berupaya untuk bisa memenuhi salinan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (15/6/2021).

"Untuk itu, saat ini PPID KPK tengah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pemenuhan informasi tersebut karena salinan dokumen yang diminta bukan sepenuhnya dalam penguasaan KPK," kata Ali.

KPK Diminta Buka Hasil TWK

Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap, mewakili 74 pegawai lainnya yang tidak lolos TWK KPK, meminta KPK terbuka mengenai hasil tes TWK 75 pegawai yang tidak lolos. Permintaan itu sudah disampaikan ke PPID KPK melalui e-mail.

"Hari ini juga saya sudah meminta kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPK, PPID, terkait bahwa sampai saat ini saya dan 75 orang yang lain itu belum mendapatkan hasil lengkap dari tes wawasan kebangsaan yang kami ikuti. Kami meminta, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena bagi kami KPK adalah lembaga penegak hukum dengan asas transparansi dan akuntabilitas," kata Yudi kepada wartawan, Jumat (4/6).

Selanjutnya
Halaman
1 2