Pemkot Bogor Jalankan Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal

Nadhifa Sarah Amalia - detikNews
Rabu, 16 Jun 2021 09:33 WIB
Pemkot Bogor
Foto: dok. Pemkot Bogor
Jakarta -

Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) Kota Bogor diresmikan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya. Ia menyampaikan tiga prioritas utama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia, infrastruktur dan reformasi birokrasi.

Bima mengatakan meningkatkan kualitas hidup manusia bukan hal yang mudah. Sebab, bukan hanya sekadar membangun infrastruktur, namun juga ikhtiar membangun kultur atau kebiasaan.

"Dan hari ini kita fokus pada dua hal tersebut, infrastruktur dan kultur. Saya melihat bahwa ikhtiar ini bukan sekadar membangun infrastruktur dengan sistem teknologinya, tetapi juga harus diiringi bagaimana ikhtiar kita bisa bersama membangun edukasi berkesinambungan terkait kebiasaan warga untuk melengkapi inovasi fisik dan aplikasinya," kata Bima Arya, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/5/2021).

Hal tersebut ia ungkapkan di UPTD IPAL Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Selasa (15/6).

Bima mengatakan Program LLTT menjadi jawaban urusan sanitasi dan limbah yang dibutuhkan dan paling menentukan dalam menentukan kualitas hidup warga. Pasalnya jika warga diminta untuk mengubah kebiasaan, namun di sisi lain infrastrukturnya tidak dipersiapkan atau disediakan, maka realisasinya kurang maksimal.

Menurut Bima Arya, program LLTT cocok dengan semangat Smart City Kota Bogor. Ke depan infrastruktur yang ada secara bertahap akan terus dibangun dan disempurnakan, berikut dengan layanannya.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta perangkat daerah terus mengawal dan diharapkan tidak tersendat atau terhenti karena faktor teknis. Salah satunya melalui kerja sama dengan pihak lain.

Ia menekankan, membangun kebiasaan dan membangun kebudayaan adalah perjuangan semua pihak, selain membangun infrastruktur. Upaya yang dilakukan diharapkan bukan hanya sebatas soal kesehatan dan kualitas hidup, tetapi juga kesejahteraan.

"Jika sistem yang ada sudah berjalan dan kebiasaan sudah diubah, maka akan memberikan dampak bagi kesejahteraan melalui PAD, baik secara tidak langsung atau secara langsung," jelasnya.

Direktur Sanitasi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Prasetyo menyatakan, pemerintah pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 telah mengamanatkan adanya peningkatan akses sanitasi. Diharapkan, pada tahun 2024, sebanyak 90% rumah tangga mendapatkan akses sanitasi layak atau di dalamnya 15% akses sanitasi aman tentunya didukung program penyedotan lumpur tinja terjadwal.

"Serta ada target penurunan angka buang air sembarangan hingga nol persen," ungkap Prasetyo.

Pada tahun 2019, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 terkait standar pelayanan minimal yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Adapun dalam penerapannya telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 di mana kualitas pelayanan yang dipersyaratkan dan dapat dikategorikan sebagai pelayan minimal sudah tidak lagi cukup dengan memiliki akses layak, tetapi harus dipenuhi minimal dengan akses aman, baik akses aman perkotaan maupun akses aman pedesaan.

Prasetyo menyebutkan, berdasarkan data tahun 2020 capaian akses limbah domestik nasional untuk akses sanitasi layak masih berada pada angka 79,53 % di mana di dalamnya ada 7,6% akses aman.

Untuk itu, dibutuhkan suatu strategi dan upaya percepatan atau akselerasi untuk pencapaian target RPJMN dan juga pemenuhan standar pelayanan minimal bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali.

Salah satu strategi untuk mencapai target RPJMN dan standar pelayanan minimal tersebut adalah dengan meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dengan akses aman dapat dilakukan melalui sistem air limbah domestik terpusat (SPALDT), dimana air limbah yang berasal dari dari toilet, dapur maupun dari kamar mandi dialirkan melalui jaringan perpipaan menuju instalasi pengolahan limbah domestik untuk diolah.

Selain itu, akses aman juga dapat dilakukan melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALDS) secara lengkap yang disedot secara berkala dan diolah instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT.

"Salah satu kunci utama dari penyelenggaraan air limbah domestik adalah kualitas pelayanan," jelasnya.

Keberadaan tata kelola pelayanan yang baik dan profesional untuk pengelolaan SPALD Terpusat maupun SPALD Setempat menjadi mutlak diperlukan. Tidak sekedar infrastruktur semata tapi juga menjamin Infrastruktur yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan dengan optimal.

"Sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat serta memenuhi kualitas pengolahan yang dipersyaratkan sehingga air limbah domestik yang diolah sudah aman untuk dibuang kembali ke lingkungan," pungkas Prasetyo.

Simak juga 'Blak-blakan Bima Arya, Jemaat & Warga Setuju Gereja di Lokasi Baru':

[Gambas:Video 20detik]



(prf/ega)