Stafsus Edhy Ungkap soal Nota Dinas Sekjen KKP Antam Novambar-Bank Garansi

Zunita Putri - detikNews
Selasa, 15 Jun 2021 19:11 WIB
Sidang lanjutan kasus suap ekspor benur di Pengadilan Tipikor Jakarta (Zunita Amalia/detikcom)
Sidang lanjutan kasus suap ekspor benur di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Zunita Amalia/detikcom)
Jakarta -

Staf khusus (stafsus) mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi, menjelaskan tentang awal mula pembentukan bank garansi untuk menampung penerimaan negara bukan pajak (PNPB) ekspor benur. Andreau mengatakan negara sudah menerima Rp 48 miliar dari ekspor benur yang terkumpul di bank garansi.

Awalnya, Andreau menjelaskan tarif PNBP. Dia menyebut setiap eksportir diharuskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membayar PNPB dengan nominalnya dilebihkan dan tidak didasari PP 75 Tahun 2017 bab 7 tentang PNBP. Andreau mengatakan pembayaran PNBP itu juga sudah didiskusikan oleh KKP dengan Seskab dan Kemenkeu.

"Jadi ada penetapan tarif pemungutan PNBP yang saat itu rapat Seskab ada Deputi 5 bidang maritim Bu Agustin dan ada Kepala Badan Kebijakan Fiskal, di situ KKP mengajukan PNBP di mana BBL merupakan komoditas high value, sehingga ajukan penambahan PNBP di luar bab 7 tadi," kata Andreau saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (15/6/2021).

Menurut Andreau, pembahasan itu dilakukan sebelum Peraturan Menteri 12/2020 terkait izin ekspor benur diterbitkan. Dia juga mengatakan Edhy Prabowo selaku menteri saat itu bersurat ke Kemenkeu terkait PNBP ekspor benur, isinya meminta Kemenkeu revisi PP 75 tahun 2015 itu.

Dalam surat itu, Edhy menyertakan nominal PNBP yang wajib disetorkan. KKP dalam surat itu menyertakan harga sebagai berikut:

- ekspor benur di bawah 10 ribu ekor dikenai tarif PNBP Rp 1.000/ekor untuk benur pasir dan Rp 1.500/ekor untuk benur mutiara.

- ekspor di atas 10-25 ribu tarifnya Rp 2.000/ekor untuk benur pasir dan benur mutiara Rp 2.500-3.000/ekor

- Sedangkan pengiriman 100 ribu tarif PNBP-nya Rp 5.000/ekor untuk benur pasir dan Rp 10.000/ekor untuk benur mutiara.

"Apakah ada balasan dari Kemenkeu terkait surat (pengajuan tarif PNBP) itu?" tanya jaksa KPK.

"Ada balasan bahwa memang direvisi, pertama. Kedua, karena ekspor berjalan maka pelaksanaannya itu kembali lagi ke KKP tapi berdasarkan rapat bersama rapat antarkementerian RAK saat itu, di situ melibatkan Seskab, Kemenkeu, dan KKP. Terakhir setahu saya (tahapan surat) dalam harmonisasi Kumham," jawab Andreau.

Nota Dinas Sekjen KKP Antam Novambar

Lebih lanjut, jaksa juga mengonfirmasi tentang nota dinas Sekjen KKP Antam Novambar pada 1 Juli 2020. Andreau mengaku tidak tahu bentuk nota dinas itu, tapi dia mengaku pernah mendengar nota dinas itu.

Menurut Andreau, tindak lanjut dari nota dinas itu adalah terbentuknya bank garansi guna menampung PNBP yang sudah ditetapkan di awal.

"Saya pernah mendengar (nota dinas Sekjen), itu ditujukan kepala Balai Besar Karantina Ikan. Seingat saya tindak lanjutnya (nota dinas sekjen) setelah rapat Bank BNI dari biro keuangan kami di situ adalah Pak Cipto, dan di bawah Irjen Pak Darmadi, BNI menyatakan oke ini sudah kuat dasarnya pemberitahuan surat balasan Kemenkeu akhirnya BNI bersiap menjadi bank penerima dalam bentuk bank garansi," kata Andreau.

Andreau mengaku, setelah ada nota dinas Sekjen Antam dan kesepakatan bank garansi itu, dia membuat surat yang ditujukan ke eksportir. Isinya para eksportir wajib membayar tarif yang sudah ditetapkan yakni Rp 1.000/ekor untuk benur pasir dan Rp 1.500/ekor benur mutiara.

"Ya saya ada mengeluarkan surat untuk dasar tarif yang telah disepakati antarkementerian. Dasar itu dimana ada nota dinas, dan balasan Kemenkeu karena pada saat Juni tersebut berlaku di angka di bawah 10 ribu, akhirnya di surat saya mengeluarkan tarif PNBP dalam bentuk bank garansi Rp 1.000/ekor untuk pasir, dan Rp 1.500/ekor untuk mutiara," katanya.

Surat itu dikirim Andreau ke eksportir melalui Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I Habrin Yake. Andreau menyebut Habrin-lah yang mengurusi pemungutan tarif PNBP itu.

Adapun total garansi yang terkumpul di bank garansi dari eksportir benur adalah Rp 52 miliar. Negara, kata Andreau, sudah menerima Rp 48 miliar.

"Setahu saya (total bank garansi) Rp 52 miliar dan itu sistemnya deposit jadi perusahaan memasukkan bank garansi, kemudian akan dipotong sesuai jumlah mereka ekspor, yang negara terima Rp 48 miliar seingat saya, perhitungan sesuai jumlah yang sudah diekspor," ungkapnya.

Soal Bank Garansi

Diketahui, terkait bank garansi, Edhy Prabowo disebut mengarahkan Sekjen KKP Antam Novambar untuk membuat nota dinas kepada Kepala BKIPM Nomor: ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

Setelah itu, untuk menindaklanjuti nota dinas tersebut, Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I Habrin Yake menandatangani surat komitmen dengan seluruh eksportir BBL. Tujuannya menerbitkan bank garansi.

Setelah urusan syarat bank garansi selesai, Andreau Misanta Pribadi mewajibkan setiap para eksportir benur menyetor uang Rp 1.000 per ekor benur yang dikirimnya ke bank garansi. Hingga terkumpul uang di bank garansi sebanyak Rp 52.319.542.040.

Dalam sidang ini, yang duduk sebagai terdakwa adalah Edhy Prabowo. Edhy didakwa menerima suap dengan total senilai Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur. Penerimaan suap ini disebut jaksa dilakukan Edhy bersama stafsus, sekretaris pribadi, dan seorang swasta dari PT ACK.

Andreau Misanta juga terdakwa dalam kasus ini. Kali ini, dia diperiksa sebagai saksi untuk Edhy.

(zap/jbr)