.webp)
Amerika Serikat mengimbau warganya untuk tidak datang ke Indonesia karena persoalan Corona dan terorisme. Anggota Komisi I fraksi NasDem, Farhan, memaklumi aturan yang dibuat oleh setiap negara.
"Setiap negara pada prinsipnya boleh menentukan aturannya masing-masing, kita tentu tidak bisa mengatakan itu salah apa benar, tapi bahwa potensi yang ditemukan itu ada ya ada. tapi apakah segitu besarnya?," kata Farhan, kepada wartawan, Sabtu (12/6/2021).
Farhan lantas meminta Indonesia juga perlu hati-hati menerima orang dari Amerika Serikat. Sebab, kasus Corona di AS lebih tinggi dari Indonesia, apalagi menurut Farhan, AS kini tengah sensitif terhadap orang Asia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Buat saya kita juga hati-hati menerima orang Amerika masuk ke Indonesia karena kasus corona mereka tinggi. Kedua juga kan di Amerika yang namanya anti-Asia lagi tinggi jadi kita pun harus hati-hati," ujarnya.
Lebih lanjut, Farhan juga meminta imbauan AS itu untuk dijadikan perhatian. Dia meminta aparat terkait BIN hingga BNPT untuk memastikan apakah potensi ancaman yang disebut AS terbilang rendah atau tinggi.
"Saya lebih menyoroti ini lebih kepada masalah sudut pandang intelijen, bahwa Amerika menyatakan ada potensi terorisme Indonesia itu yang mesti digaris bawahi, bahwa Amerika mengeluarkan warning seperti itu maka sebaiknya BIN, dan BNPT dan Densus 88 serta Bais untuk memastikan apakah ancaman itu potensi tinggi atau rendah. Saya lebih melihatnya sebagian dari intropeksi," tuturnya.
Sama halnya dengan Riski Aulia Rahman, Anggota Komisi I fraksi Partai Demokrat. Dia mengatakan imbauan AS itu agar dijadikan peringatan bagi Indonesia untuk berhati-hati.
"Kita menganggap imbauan tersebut juga merupakan peringatan kepada Pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dalam mengidentifikasi ancaman nasional, terutama yang berkenaan dengan terorisme. Pemerintah Indonesia sudah seharusnya memperhitungkan implikasi citra Indonesia di mata dunia," ujarnya.
Yang terpenting menurut Riski, ialah bagaimana tingkat keamanan di Indonesia. Jangan sampai, keadaan di dalam negeri malah terprovokasi.
"Di sisi lain, yang terpenting sekarang adalah bagaimana hot spots instabilitas keamanan di Indonesia dikelola secara hati-hati oleh pihak keamanan. Jangan sampai aparat di lapangan mudah terprovokasi sehingga memperkeruh keadaan," ucapnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi I lainnya, Bobby Adhityo Rizaldi menilai kebijakan negara lain itu harus dihormati. Meskipun menurutnya, penanganan Covid di Indonesia jauh lebih baik dari AS.
"Kita tentu menghormati kebijakan negara lain, karena pada saat ini tidak ada satu negara pun yang bebas dari pandemi covid, dan sudah menjadi kewajiban untuk melindungi warga nya masing-masing," ujarnya.
"Bila mana memang ada 'essential trip', semua negara juga punya kebijakan protokol kesehatan untuk hal tersebut, mulai persyaratan swab, vaksin sampai karantina. Walaupun sebenarnya penanganan corona di Indonesia sudah dapat diklasifikasi kan sangat baik bahkan lebih baik dari AS," lanjut Politikus Golkar ini.
Simak imbauan AS di halaman berikut
Saksikan juga 'Pesan Satgas Soal Viral Penggunaan Obat Ivermectin untuk COVID-19':
Imbauan Pemerintah AS
Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan imbauan bagi warganya untuk mempertimbangkan kembali perjalanan ke Indonesia dikarenakan tingginya angka kasus infeksi virus Corona, terorisme, dan bencana alam.
Imbauan itu disampaikan dalam travel advisory yang dirilis Departemen Luar Negeri (Deplu) AS dalam laman travel.state.gov sejak Selasa (8/6) lalu. Disebutkan bahwa Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) telah mengeluarkan Pemberitahuan Kesehatan Perjalanan Tingkat 3 untuk Indonesia karena COVID-19, yang menunjukkan tingkat COVID-19 yang tinggi di negara ini.
"Ada pembatasan yang berlaku yang mempengaruhi masuknya warga negara AS ke Indonesia. Tindakan karantina yang dijalankan pemerintah diberlakukan untuk semua orang asing," demikian postingan Deplu AS di laman travel.state.gov.
"Teroris terus merencanakan kemungkinan serangan di Indonesia. Teroris dapat menyerang dengan sedikit atau tanpa peringatan, menargetkan kantor polisi, tempat ibadah, hotel, bar, klub malam, pasar/pusat perbelanjaan, dan restoran," tulis Deplu AS.
"Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi dapat mengakibatkan terganggunya transportasi, infrastruktur, sanitasi, dan ketersediaan layanan kesehatan," imbuhnya.
Dalam rilisnya, Deplu AS menyatakan bahwa penembakan terus terjadi di wilayah antara Timika dan Grasberg di Papua.
"Di Sulawesi Tengah dan Papua, demonstrasi dan konflik dengan kekerasan dapat mengakibatkan cedera atau kematian warga AS. Hindari demonstrasi dan keramaian," demikian disampaikan Deplu AS.
"Pemerintah AS memiliki kemampuan terbatas untuk memberikan layanan darurat kepada warga AS di Sulawesi Tengah dan Papua karena pegawai pemerintah AS harus mendapatkan izin khusus sebelum bepergian ke daerah tersebut," imbuh Deplu AS.
