Sembako Bakal Kena Pajak, MUI Minta Pemerintah Berpikir 100 Kali

Matius Alfons - detikNews
Sabtu, 12 Jun 2021 08:28 WIB
Waketum MUI Anwar Abbas
Anwar Abbas (mui.or.id)
Jakarta -

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah berpikir 100 kali sebelum menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) bahan pokok warga. MUI menyebut 50 juta warga bakal terdampak jika kebijakan ini betul-betul terlaksana.

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas awalnya menjelaskan dampak yang akan terjadi jika pajak dikenakan pada sembako warga. Menurutnya, dampak itu akan semakin parah, khususnya di tengah kondisi pandemi saat ini.

"Kalau sembako akan dikenai PPN, dampaknya tentu saja harga-harga sembako akan naik. Sebenarnya harga sembako naik tidak jadi masalah asalkan daya beli masyarakat tinggi. Cuma yang menjadi persoalan sekarang, karena pandemi COVID-19, usaha dan pendapatan masyarakat menurun," kata Anwar saat dihubungi, Jumat (11/6/2021).

Anwar memastikan warga miskinlah yang akan paling terdampak dari kebijakan penerapan PPN ini. Dia pun mewanti-wanti pemerintah bahwa akan ada setidaknya 50 juta warga miskin yang akan terdampak langsung dari segi kesejahteraan hingga kesehatan dengan kebijakan ini.

"Jadi mungkin tidak kurang 40-50 juta orang akan menjerit dibuatnya karena akibat dari kebijakan ini akan membuat mereka menjadi tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan bila itu yang terjadi, tentu saja tingkat kesejahteraan mereka jelas akan menurun dan kesehatan mereka jelas akan terancam," ucapnya.

"Bahkan tidak mustahil anak-anak mereka akan kekurangan gizi dan akan menyebabkan terjadinya stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Dan bila itu yang terjadi, hal demikian jelas-jelas akan sangat-sangat merugikan bangsa tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan," lanjutnya.

Atas dasar itulah, Anwar mendesak pemerintah untuk berpikir 100 kali jika hendak memberlakukan pajak pada sembako. Dia lantas mengingatkan tugas negara seharusnya menyejahterakan rakyatnya.

"Oleh karena itu, masalah pengenaan PPN terhadap sembako ini hendaknya benar-benar dipikirkan 100 kali oleh pemerintah, apalagi kalau kita kaitkan dengan amanat konstitusi, di mana tugas negara dan/atau pemerintah adalah melindungi dan menyejahterakan rakyat. Bahkan, di dalam Pasal 33 UUD 1945, negara dan/atau pemerintah diminta dan dituntut untuk bisa menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat, dan pengenaan PPN ini malah bisa membuat yang terjadi adalah sebaliknya," tegasnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2