Sembako-Pendidikan Bisa Kena PPN, PKS: Kejam!

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 11 Jun 2021 17:19 WIB
Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera (Foto: Dok. Istimewa)
Jakarta -

Sektor pendidikan dan bahan pokok bakal kena pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan aturan yang tertuang dalam draf RUU Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. PKS mengkritik kebijakan itu.

"Ini langkah blunder dan berbahaya. Sembako dan pendidikan adalah hajat primer masyarakat," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (11/6/2021).

Mardani menilai pemerintah tidak peka terhadap penderitaan rakyat terlebih di kondisi pandemi. Dia mengatakan pemerintah seharusnya membantu beban rakyat, bukan malah memajaki kebutuhan utama.

"Pemajakan dua sektor ini bermakna pemerintah bukan cuma tidak peka terhadap penderitaan rakyat di masa pandemi tapi juga kejam dan tidak berperasaan. Mestinya sebagai ayah bagi rakyat, tugas pemerintah melindungi dan membantu rakyat. Bukan memajaki rakyat untuk hajat utamanya," ujarnya.

Mardani lantas menilai pemerintah tidak konsisten. Dia menganggap ironis karena pajak kendaraan diringankan tapi kebutuhan pokok dikenai pajak.

"Justru mereka yang the haves malah diberi tax amnesty dan pajak kendaraan roda empat malah diberi keringanan. Tidak konsisten," ujarnya.

Sebelumnya, dalam draf RUU Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterima oleh detikcom, Kamis (10/6/2021), disebutkan rencana pemungutan PPN dalam jasa pendidikan tertuang dalam Pasal 4A.

Pasal tersebut menghapus jasa pendidikan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Begitu juga sembako alias sembilan bahan pokok yang dihapus dalam pasal tersebut.

Begini bunyi pasalnya:

(Draf RUU)

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
a. dihapus;
b. dihapus;
c. dihapus;
d. dihapus;
e. dihapus;
f. jasa keagamaan, meliputi jasa yang diberikan oleh penceramah agama atau pengkhotbah dan kegiatan pelayanan ibadah keagamaan yang diselenggarakan rumah ibadah;
g. dihapus;

Tonton juga Video: Sekolah Bakal Dipungut Pajak, Pengelola PAUD Teriak

[Gambas:Video 20detik]



(eva/gbr)