NasDem Tolak Wacana Kenaikan PPN, Pajak Sembako-Sekolah!

Mochamad Zhacky - detikNews
Jumat, 11 Jun 2021 17:40 WIB
Ahmad Ali (Dok. Pribadi).
Ketua Fraksi NasDem DPR, Ahmad Ali (dok. pribadi)
Jakarta -

Wacana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) serta pengenaan pajak untuk sembako dan sekolah ditentang banyak pihak, tak terkecuali Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPR RI. Fraksi NasDem DPR menilai rencana tersebut berbahaya.

Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali mengatakan fraksinya solid menentang rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu. Menurutnya, rencana kementerian di bawah kendali Sri Mulyani itu menambah beban bagi masyarakat.

"Fraksi NasDem menolak rencana usulan Menkeu soal kenaikan tarif pajak itu. Kami akan perjuangkan ini jika rencana bahaya demikian benar-benar diusulkan ke DPR, dari awal kami tegaskan itu," kata Ali dalam keterangan tertulis, Jumat (11/6/2021).

Ahmad Ali, yang juga Wakil Ketua Umum Partai NasDem, kembali menegaskan sikap fraksinya yang disampaikan di DPR. Menurut Fraksi NasDem, penerimaan pajak masih bisa digenjot dengan cara selain menaikkan tarifnya.

"Harga komoditas di internasional juga sudah mulai membaik. Penerimaan dari sisi pabean juga menunjukkan tren positif. Jadi pilihan menaikkan tarif itu pilihan potong kompas semata," ucap Ali.

Ali menjelaskan perbaikan regulasi yang menjadi penopang untuk menaikkan pendapatan dari pajak perlu dilakukan. Walau demikian, regulasi yang dimaksud bukanlah menaikkan tarif pajak, melainkan regulasi untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak, kemudahan pemungutan dan laporan pajak, serta kecepatan pembayaran oleh para wajib pajak.

"Perbaikan regulasi itu untuk menaikkan kepatuhan dan kemudahan menunaikan pajak. Sangat tidak bijak menaikkan tarif pajak di saat masyarakat sedang berjuang keras untuk mempertahankan sumber dan nilai pendapatannya. Nilai pendapatan yang berkurang karena naiknya tarif pajak, justru akan mengurangi belanja masyarakat," papar Ali.

Menurut Ahmad Ali, Kemenkeu perlu mengkaji lebih matang sumber-sumber pendapatan negara untuk pembiayaan APBN, tanpa harus menaikkan tarif pajak. Dari sisi produksi nasional, Kemenkeu juga diminta untuk mencari jalan agar terus dapat dipacu. Neraca perdagangan luar negeri harus terus didorong untuk menghasilkan surplus.

"Jangan seolah-oleh soal pendapatan negara ini adalah champion-nya Kemenkeu sendiri. Jadi yang dipikirkan hanya menaikkan tarif pajak. Duduk dan kerja samalah dengan kementerian lain sehingga bisa juga meraup pendapatan dari upaya mendorong surplus perdagangan luar negeri dan usaha lainnya," katanya.

Ahmad Ali menyarankan Sri Mulyani berpikir lebih strategis dan kreatif sehingga tidak menjadi beban bagi pemerintahan saat ini.

"Jangan naikkan tarif pajak yang membebani masyarakat banyak yang justru menjadi basis dukungan bagi pemerintah," pungkas anggota Komisi III DPR itu.

Lihat Video: Sekolah Bakal Dipungut Pajak, Pengelola PAUD Teriak

[Gambas:Video 20detik]



(zak/aud)