Dilaporkan ke Dewas KPK, Penyidik Kasus Bansos Tepis Isu Intimidasi Saksi

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 11 Jun 2021 20:03 WIB
March Falentino, pendamping dua penyidik KPK yang dilaporkan ke Dewas
March Falentino, pendamping dua penyidik KPK yang dilaporkan ke Dewas. (Azhar/detikcom)
Jakarta -

Dua penyidik KPK yang menangani kasus bansos dilaporkan saksi sidang ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena diduga melanggar etik. Dugaan soal intimidasi saksi itu kini ditepis mentah-mentah.

Hal itu disampaikan oleh penyidik KPK March Falentino, yang menjadi kuasa pendamping dalam dugaan pelanggaran etik ini. Falentini menegaskan bahwa intimidasi tersebut tidak benar.

"Sebelum menjelaskan perkara dugaan pelanggaran etik ini perlu kami sampaikan bahwa, ini merupakan klarifikasi isu, bahwa penyidik KPK kan diisukan melakukan intimidasi terhadap saksi. Kami tegaskan bahwa tidak pernah terjadi intimidasi terhadap saksi apalagi kekerasan fisik," kata Falentino, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (11/6/2021).

Falentino menjelaskan bahwa penyidik ketika sedang melakukan penyidikan, penggeledahan, maupun pemeriksaan selalu didokumentasikan lewat audio maupun video. Hal itu guna menjadi fungsi kontrol bagi petugas penyidik maupun pihak yang digeledah.

"Karena dalam melaksanakan tugas baik penyidik perkara umum maupun penyidik kasus bansos ini biasanya dan hampir selalu kami dalam setiap kegiatan penggeledahan maupun pemeriksaan selalu melakukan dokumentasi baik audio maupun video," kata Falentino.

"Hal ini bertujuan untuk menjadi fungsi kontrol bagi petugas penyidik maupun pihak yang digeledah. Selain itu, di dalam pemeriksaan di KPK, ruangan direkam dan bisa dipantau secara real time oleh struktural baik itu Dirdik, deputi penindakan maupun kelima pimpinan KPK. Jadi, apa yang dilakukan oleh penyidik itu bisa dikontrol, diawasi, dan selalu mengikuti SOP maupun peraturan perundangan yang berlaku," sambungnya.

Falentino Bicara Profil Pelapor

Falentino juga sempat membeberkan profil pelapor, Agustri Yogasmara alias Yogas, yang disebutkan menerima paket jatah bansos sebanyak 400 ribu paket. Paket itu dimiliki bersama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus dan adiknya, Rakyan Ikram alias Imam Ikram.

"Kemudian kami perlu memberitahukan tentang profil pelapor, berdasarkan fakta persidangan tanggal 2 Juni disebutkan bahwa pelapor diduga pemilik jatah 400 ribu paket untuk paket bansos termin 1 hingga termin 12. Paket itu diduga dimiliki bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari fraksi PDIP Ihsan Yunus dan adik Ihsan Yunus bernama Muhammad Rakyan Ikram alias Iman Ikram," katanya.

"Kemudian pelapor juga diduga menerima 2 buah sepeda mewah dan uang dari vendor bansos. Dalam persidangan yang sama, hakim sampai perlu mengultimatum sang pelapor sidang etik ini dan bilang bisa membawa yang bersangkutan ke penjara karena dianggap memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak kooperatif," sambungnya.

Falentino juga menyebut bahwa pelapor sempat bersikap tidak kooperatif saat hendak dilakukan pemeriksaan, yakni pergi ke luar negeri. Pelapor juga tidak kooperatif saat dimintai keterangan saat pemeriksaan.

"Sikap yang sama sebelumnya juga ditujukan oleh pelapor bahwa pelapor ini pergi ke luar negeri sebelum dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga dalam memberikan keterangan di pemeriksaan itu yang bersangkutan tidak kooperatif. Hingga dilakukan strategi dan metode tertentu untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," katanya.

"Yang perlu jadi perhatian juga ini aduannya tentang perbuatan tidak menyenangkan kepada penyidik dalam proses penggeledahan dan pemeriksaan. Yang perlu ditegaskan adalah penyidik KPK dalam hal ini tidak berfungsi sebagai penyenang kepada saksi atau pihak terkait lainnya. Fungsi penyidik adalah mencari fakta, menegakkan hukum dan mencari kebenaran," sambungnya.

Sebelumnya, anggota Dewas Albertina Ho mengatakan dugaan pelanggaran etik tersebut saat ini masih dalam proses sidang. Sidang etik itu dilakukan secara tertutup.

"Sedang disidangkan tapi tertutup, nanti putusan baru terbuka," kata Albertina, saat dimintai konfirmasi, Jumat (11/6/2021).

Ditemui usai sidang etik yang digelar kemarin, Agustri Yogasmara alias Yogas membenarkan laporan yang dilayangkannya ke Dewas KPK tersebut. Namun Yogas enggan menyebut siapa dua penyidik yang dilaporkannya dan apa dugaan pelanggaran etiknya.

"Ya ada aduanlah, laporan dari saya gitu," ucap Yogas, di gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC), yang juga menjadi kantor Dewas KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (10/6).

(knv/knv)