Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan pemerintah tidak akan mencabut UU ITE. Meski begitu, Mahfud mengatakan pemerintah tetap mendengarkan suara masyarakat dengan merevisi sejumlah pasal yang dinilai sebagai 'pasal karet'.
"Menko Polhukam membentuk tim yang dipimpin Deputi 3 Pak Sugeng Purnomo yang kemudian melakukan telaah yang hasilnya itu UU ITE tidak akan dicabut, UU ITE tidak akan dicabut. Bunuh diri kalau kita mencabut UU ITE," kata Mahfud saat konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (11/6/2021).
Mahfud mengatakan keputusan tidak dicabutnya UU ITE itu diperoleh dari FGD dengan 50 orang yang terdiri atas akademisi, praktisi hukum, NGO, korban UU ITE, pelapor UU ITE, politikus, serta jurnalis perorangan maupun organisasi. Mahfud mengatakan, meskipun UU ITE tidak dicabut, pemerintah tetap memperhatikan beberapa hal sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Hasil dari ini kemudian tidak ada pencabutan, tetapi ada dua produk untuk memenuhi arahan Presiden, satu, ada surat keputusan bersama yang nanti akan dikeluarkan Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri, ditandatangani bersama. Isinya pedoman implementasi, kriteria-kriteria, agar sama berlaku bagi setiap orang," jelas Mahfud.
Kedua, pemerintah melakukan revisi terbatas yang sifatnya semantik dari sudut redaksional terhadap beberapa pasal di UU ITE. Mahfud pun menjabarkan satu per satu contoh pasal yang akan direvisi oleh pemerintah.
Pasal 27 ayat 1
Pasal ini memuat tentang penyebaran konten kesusilaan. Dalam pasal ini, kata Mahfud, nantinya seorang yang melakukan kesusilaan seperti dilihat dalam konten digital tidak akan dihukum. Yang akan dihukum adalah si penyebar konten itu.
"Misalnya masalah kesusilaan yang disebut dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang (ITE), sekarang ditegaskan pelaku yang dapat dijerat oleh Pasal 27 ayat 1 UU ITE terkait dengan penyebaran konten kesusilaan adalah pihak yang memiliki niat menyebarluaskan untuk diketahui oleh umum suatu konten kesusilaan. Jadi bukan orang yang melakukan kesusilaan, yang menyebarkan, kalau orang cuma bicara mesum, orang saling kirim membuat gambar melalui elektronik tetapi dia bukan penyebarnya, itu tidak apa-apa, apa tidak dihukum? Dihukum tapi bukan UU ITE, itu ada UU sendiri misalnya undang-undang pornografi, misalnya," papar Mahfud.
Pasal 27 Ayat 3
Lalu di pasal pencemaran nama baik, Mahfud mengatakan setiap pelapor pencemaran nama baik itu hanya korban pencemaran nama baik. Kemudian pemerintah dalam pasal ini juga membedakan norma antara kasus pencemaran nama baik dan fitnah.
"Kedua, misalnya pencemaran nama baik dan fitnah seperti tercantum Pasal 27 ayat 3, di dalam usul revisi kita membedakan norma antara pencemaran nama baik dan fitnah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 PUU 6 2008 termasuk perubahan ancaman pidananya turunkan. Jadi pencemaran nama baik kan misal ada terbukti benar, 'Pak Mahfud di punggungnya banyak tato misalnya, Anda nggak tahu, tapi banyak tato itu dulu anggota preman, misalnya, sesudah diperiksa tidak terbukti, itu namanya fitnah'. Tapi kalau betul ada tato, itu pencemaran, gibah namanya, apa bisa dihukum? Dihukum, meskipun tidak terbukti ada kalau tidak terbukti pasti fitnah, kalau ada tapi saya tidak senang berita itu didengar orang lain, itu bisa dihukum juga," jelas Mahfud.
"Juga kita menjelaskan ada delik aduan bahwa pihak yang berhak menyampaikan aduan dalam tindak pidana pencemaran, fitnah, menyerang nama baik seseorang dengan menggunakan sarana ITE hanya korban," imbuhnya.
Selanjutnya >>>
Simak Video: Janji Pemerintah Bakal Merevisi Pasal Karet UU ITE
(zap/fjp)