Dihapus MK, Ancaman Pidana Tukang Gigi Muncul Lagi di RUU KUHP

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 19:42 WIB
examination and treatment of the teeth in the dental clinic
Ilustrasi tukang gigi (Thinkstock)
Jakarta -

RUU KUHP mengancam tukang gigi dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Padahal materi muatan peraturan tersebut pernah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ketika dipimpin oleh Mahfud Md.

Pasal yang dimaksud yaitu Pasal 276 ayat 2 RUU KUHP. Berikut ini bunyi pasal itu sebagaimana dikutip detikcom, Kamis (10/6/2021):

Setiap Orang yang menjalankan pekerjaan menyerupai dokter atau dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Padahal, pada 15 Januari 2013, MK membatalkan kriminalisasi tukang gigi sepanjang telah mengantongi izin pemerintah. Bunyi Pasal 78 UU Kedokteran harus dibaca:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 150 juta

"Seharusnya, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara dokter gigi dan tukang gigi saling bersinergi dan mendukung satu sama lain dalam upaya meningkatkan kesehatan khususnya kesehatan gigi masyarakat," kata Mahfud Md saat membacakan putusan kala itu.

Saat itu, MK menilai profesi tukang gigi dapat dimasukkan atau dikategorikan dalam satu jenis pelayanan kesehatan tradisional Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dalam suatu peraturan tersendiri. Berdasarkan penilaian hukum di atas, MK berpendapat Pasal 73 ayat (2) UU 29/2004 tentang Kedokteran bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.

"Penghapusan pekerjaan tukang gigi dengan alasan karena pekerjaan tersebut berisiko sehingga hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berkompeten sebagaimana keterangan pemerintah, menurut Mahkamah, hal tersebut bukan merupakan penyelesaian yang tepat. Karena selain keberadaan pekerjaan tukang gigi telah lebih dahulu ada sebelum adanya kedokteran gigi di Indonesia, keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif lain bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau," ujar Mahfud Md.

Karena muncul lagi pasal itu di RUU KUHP, ratusan tukang gigi melakukan aksi demo menolak RUU KUHP pada September 2019 silam di berbagai tempat. Akhirnya penetapan RUU KUHP dibatalkan. Dua tahun berlalu, pasal itu kembali muncul dalam draf RUU KUHP terakhir.

(asp/haf)