Mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan, Bambang Giatno, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Bambang dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama Direktur Marketing PT Anugerah Nusantara, Minarsi, terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) RS Unair tahun 2010.
"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider. Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan, memerintahkan JPU membuka blokir atas nama Bambang Rahardjo," ujar hakim ketua, Muslim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (10/6/2021).
Hakim juga menjatuhkan vonis kepada Direktur Marketing PT Anugerah Nusantara, Minarsi. Minarsi divonis 2 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.
Sebelumnya, jaksa pada surat tuntutan menuntut hakim menjatuhkan keduanya membayar uang pengganti. Namun, dalam vonis ini Bambang tidak dibebani mengganti uang karena telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya.
Sedangkan Minarsi dinilai hakim tidak pernah menerima uang. Jadi, hakim mengatakan Minarsi tidak perlu dibebani uang pengganti.
Hakim juga memerintahkan jaksa KPK membuka blokir rekening milik Bambang. Sebab, rekening tersebut tidak diperlukan dalam perkara.
Adapun hal yang meringankan Bambang adalah telah mengembalikan seluruh uang yang diterima dan menyesal atas perbuatannya. Sedangkan hal memberatkannya Bambang tidak membantu program pemerintah dalam memberantas korupsi.
Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan Bambang terbukti menguntungkan diri sendiri dan orang lain terkait proyek pengadaan alat kesehatan RS Unair. Bambang juga terbukti menerima uang dari Minarsih.
"Terdakwa juga telah menerima pemberian uang dari Anugerah Permai Group terkait proyek RS Unair yaitu menerima melalui perantara Zulkarnain Kasim USD 5 ribu dan melalui Syamsul Bahri sebesar Rp 100 juta uang digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga unsur menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi. Menimbang unsur menguntungkan diri atau orang lain telah terpenuhi," kata hakim.
Bambang juga dinyatakan bersalah karena tetap memaksakan proyek alkes RS Unair ini dikerjakan BPSDM Kemenkes. Padahal, proyek ini bukan bidang BPSDM.
"Terdakwa tahu anggaran Anugerah Permai Group tidak memenuhi syarat dan terdakwa tahu proyek pengadaan alkes bukan tupoksi BPSDM Kemenkes, namun terdakwa meminta Zulkarnain Kasim untuk memblokir itu. Terdakwa tetap memerintahkan agar kegiatan pengadaan alkes tetap dikerjakan sesuai anggaran DIPA dan sesuai arahan Menkes 'sudah dikerjakan saja'," ucap hakim.
Baca soal terbukti merugikan keuangan negara di halaman berikutnya.
