Sidang Kasus Alkes RS Unair, Saksi Bicara soal Perintah Siti Fadilah

Dwi Andayani - detikNews
Kamis, 18 Mar 2021 13:27 WIB
Sidang kasus korupsi Bambang Giatno (Dwi Andayani-detikcom)
Sidang kasus dugaan korupsi Bambang Giatno (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta -

Saksi bernama Samsul Bahri bicara soal dirinya diminta mengusulkan pengadaan alat kesehatan (Alkes) RS Unair oleh mantan Kepala BPPSDM Kementerian Kesehatan, Bambang Giatno Rahardjo. Samsul mengatakan usulan tersebut dimasukkan ke daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) BPPSDM pada Januari 2009.

"Januari 2009 ada DIPA BPPSDM Kes yang di dalamnya ada anggaran Rp 1,3 T untuk Poltekes Jakarta 1 yang pada saat itu masih ada tanda bintang," kata Samsul dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/3/2021).

Samsul mengatakan anggaran ini diajukan dengan masih diberikan tanda bintang yang berarti jumlah anggaran belum disetujui. Namun, Samsul mengatakan bintang tersebut hilang dan dia mengaku tidak mengetahui pasti jumlah yang akhirnya disetujui.

Samsul diketahui merupakan eks Kabag Program dan Informasi Badan PPSDM Kesehatan tahun 2010 yang saat ini menjalani masa tahanan di Sukamiskin. Dia menyebut berdasarkan informasi Zulkarnain Kasim yang merupakan Sekretaris Badan SDM Kesehatan bintang tersebut hilang dan diminta dicairkan.

"Ada perintah yang disampaikan Pak Zulkarnain Kasim, menurut informasi bahwa beliau dari pimpinan di atas diminta untuk dicairkan bintangnya," kata Samsul.

Samsul mengatakan pencairan tersebut dilakukan atas perintah Menteri Kesehatan yang saat itu dijabat oleh Siti Fadilah Supari. Pengusulan pencairan juga disebut dilajukan oleh Bambang Gianto.

"Nah pencairan bintang itu melalui surat Menteri Kesehatan menurut informasi atasan saya langsung pak Zulkarnain Kasim, perintah dari Bu Menteri Kesehatan Siti Fadilah waktu itu, dan yang mengusulkan pencairan bintang itu melalui surat Bapak Bambang," tuturnya.

Dia menyebut terdapat pihak lain yang mengawal hingga akhirnya anggaran tersebut disetujui. Pihak lain tersebut adalah Direktur Marketing PT Anugerah Nusantara, Minarsi, yang merupakan anak buah M Nazarudin.

"Penjelasan saya terima waktu dipanggil oleh Zulkarnain Kasim, anggaran ini dikawal oleh Minarsih. Marketing pada perusahaan Anugerah Nusantara punya M Nazarudin," tuturnya.

Sebelumnya, Mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan, Bambang Giatno Rahardjo, didakwa memperkaya diri dan orang lain serta korporasi. Bambang didakwa terlibat korupsi bersama Direktur Marketing PT Anugerah Nusantara, Minarsi, yang tergabung dalam Permai Group.

"Terdakwa bersama Minarsi telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar USD 7.500 dan memperkaya orang lain, yaitu Zulkarnain Kasim sebesar USD 9.500, Bantu Marpaung sebesar Rp 154 juta, dan Ellisnawaty sebesar Rp 100 juta, serta memperkaya korporasi Permai Group sebesar Rp 13.681.223.215," ujar jaksa KPK, Takdir Suhan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (4/3).

Perbuatan Bambang dan Minarsi disebut jaksa merugikan negara senilai Rp 14 miliar. Jumlah kerugian ini didapat dari laporan tim auditor BPKP terkait peralatan kesehatan dan laboratorium Rumah Sakit Tropik Infeksi Universitas Airlangga (Unair) tahap I dan II tahun 2010.

(dwia/haf)