Kenang Soeharto, Bamsoet Bicara Peran GBHN dalam Pembangunan Negara

Yudistira Imandiar - detikNews
Rabu, 09 Jun 2021 10:38 WIB
Bambang Soesatyo
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo turut hadir dalam tasyakur haul 100 tahun HM Soeharto. Bamsoet, sapaan akrabnya, mengulas mantan Presiden RI ke-2 itu punya banyak jasa besar bagi pembangunan Indonesia.

Bamsoet mengatakan, saat menjadi orang nomor 1 di RI, Soeharto memberikan kewenangan kepada MPR RI untuk menyusun dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang membuat arah pembangunan nasional dan daerah terencana dengan baik.

"GBHN diterjemahkan oleh pemerintah pusat ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sementara oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dokumen GBHN diterjemahkan ke dalam dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldasbangda). Tidak heran jika pada masa itu, Indonesia berhasil melakukan banyak pembangunan monumental. Seperti swasembada pangan pada tahun 1984, yang mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada tahun 1985," kata Bamsoet di Masjid At-Tin, Jakarta, Selasa (8/6).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan sejak 1 April 1969 hingga 21 Mei 1998, tidak kurang dari enam Tap MPR tentang GBHN dihasilkan oleh MPR RI pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Tap tersebut antara lain, Tap MPR No. IV/MPR/1973; Tap MPR No. II/MPR/ 1978; Tap MPR No. IV/ MPR/1983; Tap MPR No. II/MPR/1988; Tap MPR No. II/MPR/1993; dan terakhir Tap MPR No. II/MPR/1998.

"Sebagai turunan dari GBHN, pemerintahan Presiden Soeharto membuat enam Repelita. Yakni Repelita I (1969-1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Repelita II (1974-1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi. Repelita III (1979-1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan Repelita IV (1984-1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Selanjutnya pada Repelita V (1989-1994) menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan. Adapun Repelita VI (1994-tidak selesai) bertujuan meningkatkan pembangunan iklim investasi asing dalam rangka menggenjot perekonomian dan industri nasional.

"Selain bisa swasembada pangan, dengan adanya petunjuk arah pembangunan melalui haluan negara, pemerintahan Presiden Soeharto juga berhasil membangun jalan tol pertama di Indonesia. Yakni Jalan Tol Jagorawi yang mulai dibangun pada tahun 1973 dan dioperasikan mulai 9 Maret 1978. Selama kepemimpinannya pada rentang jabatan tahun 1968 hingga Mei 1998, Indonesia berhasil mengoperasikan sekitar 490 km jalan tol," papar Bamsoet.

Bamsoet menyebut muncul wacana agar MPR RI kembali diberikan kewenangan menyusun dan menetapkan haluan negara, yang dalam rekomendasi MPR RI periode 2014-2019 disebut dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Hal tersebut dikatakannya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Forum Rektor Indonesia, dan berbagai Organisasi Keagamaan mulai dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu. Begitu juga berbagai civitas akademika, antara lain Universitas Negeri Udayana, Universitas Ngurah Rai Bali, Universitas Warmadewa Bali, dan Universitas Mahasaraswati Bali yang memberikan dukungan.

"Tasyakur 100 Tahun HM Soeharto kiranya bisa dijadikan momentum menggelorakan kembali semangat kebangsaan dalam menghadirkan haluan negara. Karena terlepas dari apapun yang terjadi selama periode kepemimpinannya, Presiden Soeharto telah melakukan banyak pembangunan besar bagi Indonesia, sehingga dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Indonesia," imbuhnya.

Simak juga 'Mengenang 23 Tahun Reformasi, Insiden Berdarah Kala Soeharto Lengser':

[Gambas:Video 20detik]



(mul/mpr)