.webp)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebutkan penanggulangan COVID-19 harus diikuti dengan penguatan kemampuan teknis para pemangku kepentingan di masing-masing wilayah. Khususnya, penanggulangan COVID-19 yang berbasis komunitas di tingkat RT/RW atau kelurahan.
"Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang diterapkan di setiap daerah harus diikuti dengan kemampuan teknis penanggulangan COVID-19 para pelaksananya," kata Lestari dalam keterangannya, Selasa (8/6/2021).
Perempuan yang akrab disapa Rerie ini mencontohkan, pelaksana lapangan dalam pengendalian COVID-19 pada skala RT/RW setidaknya harus memiliki kemampuan pendataan yang memadai dan dibekali dengan teknis pencatatan data yang benar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun menilai kemampuan dalam melakukan tracing saat terjadi penularan harus ditingkatkan. Harapannya, dengan hal ini para pemangku kepentingan di setiap daerah mampu melakukan tracing dengan intensif dan benar.
Lebih lanjut, ia menjelaskan tracing dan pencatatan data dalam teknis pengendalian COVID-19 merupakan salah satu aspek yang penting. Menurutnya, kesalahan terhadap tracing dan pencatatan data bisa mempengaruhi upaya pengendalian yang dilakukan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini pun mengatakan kemampuan para pelaksana di lapangan dalam memahami tahapan pengendalian COVID-19 juga harus ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan agar kebijakan PPKM skala mikro dapat berjalan efektif menekan penyebaran COVID-19.
Rerie menilai penguatan kemampuan para pelaksana di tingkat RT/RW dan kelurahan ini harus segera dilakukan. Terlebih, saat ini para pelaksana pengendalian COVID-19 harus menghadapi ledakan kasus positif COVID-19 di sejumlah daerah pasca-Lebaran.
Selain itu, Rerie pun berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dapat segera meningkatkan asistensi yang memadai dalam proses penanggulangan COVID-19 di daerah. Sesuai dengan kebijakan PPKM skala mikro yang telah ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, Rerie mengungkap Data Satgas COVID-19 per Sabtu (5/6) yang mencatat lima provinsi dengan penambahan kasus baru terbanyak. Adapun kelima provinsi tersebut, antara lain DKI Jakarta (1.317 kasus baru), Jawa Tengah (1.092 kasus baru), Jawa Barat (993 kasus baru), Riau (507 kasus baru) dan Sumatera Barat (467 kasus baru).
Ia menambahkan, meski tidak termasuk dalam lima provinsi dengan penambahan kasus baru terbanyak, Provinsi Jawa Timur juga menghadapi lonjakan kasus positif COVID-19 di Madura.
Untuk itu, Rerie berharap pelaksanaan testing, tracing, dan treatments (3T) harus dilakukan secara masif untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas lagi. Ia pun mengharapkan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan harus ditingkatkan di setiap daerah di Indonesia. Adapun protokol kesehatan yang dimaksud adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan.
Simak juga '8 Pegawai Dinkes Purwakarta Kena Covid-19, Tracing Ketat Dilakukan':
