Round-Up

12 Poin Draf RUU KUHP yang Tengah Disosialisasikan

Tim detikcom - detikNews
Senin, 07 Jun 2021 05:31 WIB
Ilustrasi Fokus RUU KUHP
Foto: Andhika Akbarayansyah
Jakarta -

Pemerintah lewat Kemenkumham tengah melakukan sosialisasi RUU KUHP ke berbagai daerah. Sejauh ini, setidaknya ada sejumlah aturan yang sudah disampaikan ke masyarakat.

Berbagai jenis aturan mulai dari penghinaan Presiden hingga tak berlakunya hukuman mati bagi koruptor mulai disosialisasikan ke daerah-daerah. Berikut ini setidaknya ada 12 poin draf RUU KUHP yang sejauh ini tengah disosialisasikan.

1. Hina Presiden Via Medsos Diancam 4,5 Tahun Penjara

Dalam draf RUU KUHP terbaru itu, penghinaan terhadap martabat presiden/wapres dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara. Bila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya diperberat menjadi 4,5 tahun penjara.

Hal itu tertuang dalam BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 218 ayat 1 berbunyi:

Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Nah, ancaman hukuman penjara naik 1 tahun apabila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik lainnya. Pasal 219 berbunyi:

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

2. Penodaan Agama Dibui Maksimal 5 Tahun

RUU KUHP masih mempertahankan beberapa pasal yang ada saat ini. Salah satunya mempertahankan pasal penodaan agama dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara

Hukuman 5 tahun penjara tertuang dalam Pasal 305 RUU KUHP yang berbunyi:

Pasal 305

(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Sementara itu Pasal 304 RUU KUHP berbunyi:

Pasal 304

Setiap Orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Simak juga 'RUU Larangan Minol hingga Perlindungan Tokoh Agama Jadi Prioritas 2021':

[Gambas:Video 20detik]



3. Ancaman Penjara Jika Promosi Pembunuh Bayaran-Dukun Santet

RUU KUHP juga mengatur hal-hal baru yang belum diatur dalam KUHP saat ini. Salah satunya orang yang mempromosikan diri sebagai pembunuh bayaran atau mendeklarasikan bisa menyantet.

Salah satu pasalnya yakni Pasal 249 yang mengancam orang yang mendeklarasikan diri sebagai pembunuh bayaran. Berikut bunyi lengkapnya:

Pasal 249 (Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana)

Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Kemudian pada pasal selanjutnya yakni Pasal 252 mengancam orang yang mendeklarasikan diri mempunyai kekuatan gaib juga diancam pidana penjara. Berikut pasalnya:

Pasal 252
(1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

4. Bergelandang Diancam Rp 1 Juta

RUU KUHP juga mengancam penggelandangan dengan denda maksimal Rp 1 juta. Jika dibandingkan dengan Perda DKI Jakarta yang mengancam penggelandangan dengan denda maksimal Rp 20 juta atau penjara 60 hari, maka RUU KUHP memiliki hukuman yang lebih ringan.

Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (Maksimal Rp 1 juta).

5. Ngeprak Didenda Rp 10 Juta

Fenomena ngeprank yang kerap muncul di masyarakat kini juga diatur dalam RUU KUHP. Kini, bagi yang suka nge-prank, harus lebih hati-hati. Sebab, ancaman pidana menanti.

Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Nah, dalam Pasal 79 ayat 1 RUU KUHP disebutkan, ancaman denda kategori II maksimal Rp 10 juta. Selain nge-prank, yang masuk delik ini adalah mencoret-coret tembok di jalan umum.

6. Kumpul Kebo Terancam 6 Bulan Penjara

Salah satu pasal yang ada dalam RUU KUHP yang didapat detikcom, Minggu (6/6/2021), adalah draf perluasan definisi zina. Dalam KUHP sekarang, delik zina hanya dilakukan oleh pasangan yang satu atau kedua-duanya terikat perkawinan. Bila kedua pasangan sama-sama masih lajang dan dewasa, tidak kena delik.

Nah, dalam Pasal 418 RUU KUHP, pasal zina akan diluaskan terhadap siapa pun yang hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan. Atau lazimnya disebut dengan istilah 'kumpul kebo'. Berikut bunyi Pasal 418 ayat 1 itu:

Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Denda Kategori II adalah maksimal Rp 10 juta. Namun, 'kumpul kebo' itu harus ada aduan dari suami, istri, orang tua, atau anaknya hingga kepala desa (kades) yang apabila di wilayahnya ada perbuatan 'kumpul kebo'.

7. Oral Seks Bisa Dipenjara 12 Tahun

Tak hanya itu, RUU KUHP juga meluaskan sejumlah definisi delik pidana, salah satunya definisi perkosaan. Dalam Pasal 285 KUHP, perkosaan haruslah dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya. Pasal 285 KUHP selengkapnya berbunyi:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Nah, oleh RUU KUHP, definisi perkosaan diluaskan yang tertuang dalam Pasal 479 RUU ayat (1) KUHP:

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

"Dalam ketentuan ini, perkosaan tidak hanya persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan yang bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut, melainkan diperluas, termasuk laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan," demikian bunyi Penjelasan Pasal 479 ayat 1.

8. Kritik Kebijakan Presiden/Wapres Tak Diancam Penjara

RUU KUHP juga mengatur terkait kritik terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden. Kini mengkritik pemerintah tidak akan terkena pidana, tapi jika menghina maka tetap ada hukum pidana.

Pasal 218 ayat 1 berbunyi:

Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Nah, ancaman hukuman penjara naik 1 tahun apabila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik lainnya. Lalu apakah kritik ke pemerintah termasuk delik pidana? Dalam Penjelasan RUU KUHP, hal itu dinyatakan tegas bukan delik pidana.

"Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah," demikian bunyi penjelasan draf RUU KUHP yang dikutip detikcom, Minggu (6/6/2021)

9. Tak Ada Ancaman Hukuman Mati Bagi Koruptor

RUU KUHP mengkodifikasi berbagai peraturan perundangan menjadi satu kitab, salah satunya UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam RUU KUHP itu, ancaman minimal pidana penjara ke koruptor turun, dari minimal 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara. Namun tidak ditemukan ancaman hukuman mati ke koruptor.

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor saat ini, ancaman ke koruptor minimal 4 tahun penjara. Sementara pada Pasal 603 RUU KUHP, ancaman minimalnya turun menjadi 1 tahun penjara.

Namun ancaman minimal untuk Pasal 3 UU Tipikor dinaikkan dari yang awalnya 1 tahun menjadi 2 tahun. Ancaman itu tertuang pada Pasal 604.

Berdasarkan berbagai pasal di atas, tidak ada perbuatan korupsi yang diancam hukuman mati.

10. Pidana Adat Diakui

KUHP saat ini tidak mengenal hukum pidana adat, meski di banyak tempat masih hidup pidana adat. Namun, dalam draft RUU KUHP, hukum pidana adat diakui sebagai salah satu sumber hukum negara sehingga bisa menjadi sumber hukum positif.

Pengakuan itu tertulis tegas dalam Pasal 2 RUU KUHP.

"Dalam Undang-Undang ini diakui pula adanya Tindak Pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai Tindak Pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat," demikian bunyi Penjelasan RUU KUHP.

11. Pencabulan Sesama Jenis Terancam 9 Tahun Penjara

RUU KUHP kini mengancam orang yang melakukan perbuatan cabul dengan pidana penjara. Baik dilakukan oleh beda jenis kelamin atau sesama jenis kelamin. Hukuman akan diperberat bila ada unsur paksaan.

"Yang dimaksud dengan 'perbuatan cabul' adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan lain yang tidak senonoh, dan selalu berkaitan dengan nafsu birahi atau seksualitas," demikian Penjelasan Pasal 420 RUU KUHP yang dikutip detikcom, Minggu (6/6/2021).

Pada Pasal 420 RUU KUHP pada ayat 3 menyatakan jelas perbuatan cabul terhadap lawan jenis atau sesama jenis bisa terancam hukuman penjara 9 tahun.

Hukuman pencabulan diperberat menjadi 12 tahun penjara apabila korban luka berat. Dan bila korban mati, ancaman hukuman naik menjadi 15 tahun penjara.

12. Unggas Masuk Lahan Orang Lain Bisa Didenda Rp 10 Juta

RUU KUHP mengancam pemilik unggas yang membiarkan unggasnya masuk ke kebun orang lain yang ditanami benih. Denda maksimal Rp 10 juta pun menanti pemilik uggas.

"Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II," demikian bunyi Pasal 278 RUU KUHP yang dikutip detikcom, Minggu (6/6/2021).

Kategori II yaitu denda dengan ancaman maksimal Rp 10 juta. Termasuk dalam delik ini yaitu orang yang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami.

(maa/maa)