Bergelandangan Diancam Rp 1 Juta di RKUHP, Lebih Rendah dari Perda DKI

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 04 Jun 2021 17:32 WIB
Sleeping on the streets of Las Vegas will be illegal in downtown and residential areas of the gambling city (AFP Photo/JEWEL SAMAD)
Ilustrasi gelandangan (AFP Photo/JEWEL SAMAD)
Jakarta -

RUU KUHP mengancam penggelandangan dengan denda maksimal Rp 1 juta. Ancaman ini jauh di bawah Perda DKI Jakarta yang mengancam penggelandangan dengan denda maksimal Rp 20 juta atau penjara 60 hari.

Sebagaimana dikutip dalam RUU KUHP yang didapat detikcom, Jumat (4/6/2021), larangan penggelandangan dan sanksinya itu diatur dalam Pasal 431. Berikut ini bunyinya:

Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (Maksimal Rp 1 juta).

Ancaman ini jauh di bawah ancaman dalam KUHP saat ini yang mengancam 3 bulan penjara. Pasal 505 KUHP berbunyi:

1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Bagaimana dibandingkan dengan peraturan daerah (perda)?

Ancaman penggelandangan dalam RUU KUHP terbaru itu juga lebih ringan dari Perda yang ada, contohnya Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pasal 40 Perda itu menyebutkan:

Setiap orang atau badan dilarang:

a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
b. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Pelanggaran Pasal 40 huruf a Perda DKI Jakarta 8/2007 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 30 juta (Pasal 61 ayat (2) Perda DKI 8/2007).

Sedangkan untuk pelanggaran Pasal 40 huruf b dan c Perda DKI 8/2007 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 20 juta (Pasal 61 ayat (1) Perda DKI 8/2007).

Larangan penggelandangan juga diatur dalam Perda Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Pasal 46 Perda Makassar tersebut berbunyi:

Setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis, atau menggelandang di tempat umum.

Lalu apa ancamannya? Ancaman pidananya berjenjang. Dari pembinaan hingga dikembalikan ke kampung halaman si penggelandang. Adapun ancaman terakhir yaitu pidana denda dan penjara. Hal itu diatur dalam Pasal 51 ayat 3 huruf d:

Bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c kemudian selanjutnya masih didapati melakukan aktifitas mengemis akan diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5 juta.

(asp/haf)