.webp)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan memutakhirkan Data Desa berbasis SDGs. Nantinya, data desa dapat terintegrasi dengan berbagai hal, termasuk BUMDes.
Hal itu disampaikan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat menyaksikan penandatangan perjanjian kerja sama soal Peningkatan Kapasitas Desa dalam Mendukung Program Desa Cinta Statistik di Gedung Negara Sumedang, Jumat (4/6/2021). Hadir pula Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa Suprapedi dengan Deputi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Setianto.
Abdul Halim mengatakan data yang ditampilkan dalam Sistem Informasi Desa merupakan data valid, seperti data soal data stunting di desa. Ia mengatakan pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan setempat dapat langsung mengecek dan mengkonsolidasi data di lapangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah dikonsolidasi dan dibenahi lalu kasih masukkan lagi ke Desa hingga data itu semakin valid karena sudah dikonsolidasi pihak pemangku kepentingan," cetus Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini menyarankan agar semua persoalan termasuk Pemutakhiran Data diserahkan ke pihak desa karena diyakini data lebih valid karena petugas bisa mendapatkan data secara detail.
"Jangan Apriori dengan desa karena sesuai perintah UU kalau desa itu adalah subjek pembangunan," ungkapnya.
Abdul Halim menegaskan pendamping desa telah dibekali aplikasi digital untuk laporan harian. Setiap hari Pendamping Desa harus membuat laporan sebagai indikator kinerja nantinya.
"Sistem sudah kita siapkan, SDM dibekali dengan kemampuan yang mumpuni termasuk tutorial," sambungnya.
Pada kesempatan itu, Gus Menteri bersama Bupati Sumedang Donny Ahmad Munir meluncurkan integrasi e-SAKIP Desa dengan Sistem Informasi Desa.
(akn/ega)
