Diberlakukan Secara Bertahap
Menurut Sambodo, pemberlakuan kembali ganjil-genap ini bisa dilakukan di ruas jalan yang sudah tersedia angkutan massal yang memadai. Contohnya di Sudirman-Thamrin, yang sudah tersedia transportasi massal yang memadai.
"Kalau di Jalan Sudriman-Thamrin mungkin sudah siap. Di situ ada MRT, TransJakarta, oke kita bisa setuju itu. Tapi kalau untuk jalan lainnya, kita lihat dulu seberapa mendesak kebutuhan ganjil-genap di jalan. Itu yang kedua, ada nggak angkutan umum yang lewat situ, memadai nggak? Misalnya Kuningan gitu, Kuningan katanya mau ganjil-genap," katanya.
Sementara itu, polisi belum merekomendasikan pemberlakuan ganjil-genap di kawasan Kuningan karena ketersediaan angkutan umum belum memadai.
"Bagaimana orang-orang yang berkantor di sepanjang Kuningan? Setelah MRT-nya udah jadi di situ, dilewati jalur TransJakarta yang memadai bisa saja ada tempat-tempat lain," ucapnya.
Ketersediaan angkutan umum jadi syarat utama apabila ganjil-genap akan diberlakukan kembali di masa PPKM mikro.
"Jadi syaratnya kalau mau gage dibuka lagi, satu, jalan itu ada moda transportasi angkutan umumnya sehingga masyarakat yang punya kendaraan genap hari itu, tanggal ganjil dia bisa menggunakan angkutan umum, begitu juga sebaliknya," jelasnya.
Dikaji Pemprov DKI
Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji pemberlakuan kembali ganjil-genap ini dengan instansi terkait. Pemprov DKI mulai mengidentifikasi ruas jalan yang bakal kembali menerapkan sistem ganjil-genap yang ditiadakan selama pandemi COVID-19.
"Memang saya setuju jika kita masuk pada pelonggaran gage maka yang diambil tidak totally di 25 ruas jalan tetapi secara bertahap kita identifikasi ruas jalan mana saja yang kemudian benar-benar menjadi destinasi ataupun tujuan pelaku perjalanan secara utuh. Di sana kita lakukan pembatasan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam diskusi virtual bertajuk 'Pemberlakuan Kembali Ganjil Genap', Rabu (2/6/2021).
Syafrin menjelaskan pihaknya telah mengantongi data pelaku perjalanan. Melalui data ini, Pemprov DKI bisa menentukan prioritas penerapan ganjil-genap.
"Untuk mengetahui ini kita sudah memiliki data-data akurat terkait kode masing-masing pelaku perjalanan sehingga bisa identifikasi prioritas penerapan gage di mana," jelasnya.
Selain itu, Pemprov DKI akan memperkuat layanan angkutan umum. Tujuannya, untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah penumpang angkutan umum apabila ganjil-genap kembali diterapkan.
"Di sana kami lakukan penguatan untuk layanan angkutan umumnya, jadi apakah di sana dengan TransJakarta, KRL, MRT dan angkutan umum reguler lainnya tentu kita koordinasikan untuk diperkuat," ucapnya.
(mei/lir)
