Alasan Polisi Gage Perlu Berlaku Kembali: Macet Jakarta Naik 11,5%

Yogi Ernes - detikNews
Kamis, 03 Jun 2021 14:01 WIB
Kemacetan terlihat di ruas jalan Ibu Kota pagi ini. Belum berlakunya ganjil genap imbas perpanjangan PPKM mikro disinyalir jadi salah satu penyebab macet.
Ilustrasi kemacetan di Jakarta (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Polda Metro Jaya mengusulkan agar ganjil-genap kembali diberlakukan di masa PPKM mikro. Salah satu pertimbangannya adalah terjadi peningkatan kemacetan di Jakarta.

"Kondisi sekarang memang pada pagi hari itu terjadi kepadatan yang luar biasa dan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya ada kenaikan sebesar 11,5 persen, sehingga memang terjadi kepadatan. Ada opsi ganjil-genap diberlakukan kembali," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Namun pemberlakuan kembali ganjil-genap ini harus dibarengi dengan tingkat ketersediaan angkutan umum yang memadai, mengingat situasi pandemi COVID belum berakhir, sehingga dikhawatirkan terjadi penumpukan penumpang di angkutan umum.

"Ini kan masih masa pandemik, kalau memang ganjl-genap ini diberlakukan kembali, tetapi kapasitas angkutan umum harus ditingkatkan. Kenapa, karena sekarang masih masa pandemi, kalau ada ganjil-genap pasti akan ada perpindahan moda transportasi dari pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna kendaraan umum," katanya.

Angkutan Umum Harus Memadai

Menurut Sambodo, pemberlakuan kembali ganjil-genap ini bisa dilakukan di ruas jalan yang sudah tersedia angkutan massal yang memadai.

"Kalau di Jalan Sudriman-Thamrin mungkin udah siap di situ ada MRT, TransJakarta, oke kita bisa setuju itu. Tapi kalau untuk jalan lainnya, kita lihat dulu seberapa mendesak kebutuhan ganjil-genap di jalan. Itu yang kedua, ada nggak angkutan umum yang lewat situ, memadai nggak? Misalnya Kuningan gitu, Kuningan katanya mau ganjil-genap," katanya.

Sementara polisi belum merekomendasikan pemberlakuan ganjil-genap di kawasan Kuningan, mengingat ketersediaan angkutan umum belum memadai.

"Bagaimana orang-orang yang berkantor di sepanjang Kuningan? Setelah MRT-nya udah jadi di situ, dilewati jalur TransJakarta yang memadai bisa saja ada tempat-tempat lain," ucapnya.

Ketersediaan angkutan umum jadi syarat utama apabila ganjil-genap akan diberlakukan kembali di masa PPKM mikro.

"Jadi syaratnya kalau mau gage dibuka lagi, satu: jalan itu ada moda transportasi angkutan umumnya sehingga masyarakat yang punya kendaraan genap hari itu, tanggal ganjil dia bisa menggunakan angkutan umum, begitu juga sebaliknya," jelasnya.

Lebih lanjut, Sambodo belum bisa memastikan kapan ganjil-genap akan diberlakukan kembali. Pemberlakuan kembali ganjil-genap ini akan dibahas dalam rapat siang ini bersama Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).

"Kami kan hanya penegak hukum, pembuat kebijakan regulatornya tentu ada di Pemda DKI. Nanti kita lihat bagaimana Pemda memutuskan itu, walaupun tentu saja semua keputusan bidang lalu lintas itu sebaiknya memang harus dibicarakan bersama. Kenapa, karena di lalu lintas ini multi-stakeholder ada Ditlantas, ada Dishub, ada Dinas Bina Marga, ada banyak yang terkait di situ, ada DTKJ dan sebagainya. Nah ini harus dibicarakan di dewan transportasi sehingga kemudian kebijakan dan arahnya jelas," tuturnya.

(mea/mea)