Suara Wilayah Aglomerasi Jabodetabek Kala Mudik Lokal Dilarang

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 07 Mei 2021 16:04 WIB
Sejumlah rambu disiapkan di Jl MH Thamrin, Cikokol, Kota Tangerang, Banten, Jumat (7/5/2021). Rambu tersebut untuk menghalau arus pemudik lokal.
Ilustrasi (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Satgas COVID-19 menegaskan semua jenis mudik dilarang termasuk mudik di wilayah aglomerasi atau kerap disebut 'mudik lokal'. Lalu, apa kata daerah aglomerasi Jabodetabek soal larangan mudik lokal ini?

Penegasan bahwa mudik lokal di wilayah aglomerasi ini dilarang disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito. Wiku menegaskan kegiatan nonmudik masih diizinkan.

"Kegiatan selain mudik di suatu wilayah kabupaten/kota atau aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial, akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apa pun, demi melancarkan kegiatan sosial-ekonomi daerah," ujar Wiku dalam keterangan pers, Kamis (6/5/2021).

Sejumlah pemerintah daerah di wilayah aglomerasi melakukan sejumlah persiapan usai aturan itu diteken. Berikut sejumlah tindakan yang dilakukan pemerintah di wilayah aglomerasi Jabodetabek di masa larangan mudik lokal.

Pemprov DKI Jakarta

Salah satu wilayah aglomerasi adalah Jabodetabek. Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah menerbitkan aturan soal surat izin keluar masuk (SIKM) bagi warga yang ingin wara-wiri.

Sementara itu, Satpol PP DKI Jakarta menjelaskan aturan bahwa para pekerja dari kawasan Bodetabek harus membawa surat tugas jika berkantor di Ibu Kota. Kasatpol PP Arifin mengatakan surat tugas dari pimpinan perusahaan diperlukan untuk perjalanan dinas.

"Prinsipnya gini dalam SIKM itu ada 3 kategori yang diatur. Kalau dia orang bekerja, kalau mau pergi harus ada surat tugas dari pimpinan perusahaan. Termasuk dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Jadi kalau ada ya kita lihat, betulkah dia sebagai pegawai di perusahaan itu dan dalam rangka pelaksanaan tugas. Bisa juga kan pegawai kita bekerja di Jakarta tinggalnya mungkin di kota lain di Bogor atau entah di Serang kan. Ya itu dibekali surat tugas mungkin dari lurah camat atau eselon 2 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu tugas, itu kalau PNS. Tapi kalau perusahaan maka pimpinan yang mengeluarkan surat tugas itu. Di luar itu adalah masyarakat umum yang harus mengurus SIKM," ucap Arifin, di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/5/2021).

Pemkot Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi akan merapatkan teknis mudik lokal di wilayah aglomerasi usai satgas memberlakukan larangan.

"Kalau perintah aglomerasi itu dari pusat tentunya daerah sih mengikuti, hanya saja, saya sekarang ini mau ngumpulin semua karena kan tidak hanya Pemerintah Kota Bekasi saja termasuk dengan kepolisian," ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ketika dihubungi detikcom, Jumat (7/5/2021).

"Makanya saya mau dirapatin dulu karena saya belum baca semua isinya (aturan mudik aglomerasi)," jelasnya.

Rencananya akan ada 32 titik penyekatan yang disiapkan, seperti di Lubang Buaya hingga Pondok Ungu.

Pemkot Bogor

Pemerintah Kota Bogor juga akan menuruti larangan mudik lokal di wilayah aglomerasi. Pihaknya juga akan memperkuat RW Siaga Corona di masa larangan mudik.

"Gini, kalau kita realistis, ya. Realistisnya begini, bisa jadi banyak sekali celah-celah yang dimungkinkan diterobos masyarakat. Mau pakai genap-ganjil kek, mau pakai larangan mudik kek, mau larangan pulang kampung, segala macam, pasti aja ada jalan. Nah yang kita perkuat ada RW siaga Corona yang dibantu polisi RW kalau di Bogor," ujar Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, saat dihubungi, Jumat (7/5/2021).

Dedie menjelaskan polisi RW dan RW Siaga Corona akan melakukan monitoring di wilayahnya masing-masing. Bila ditemukan ada warga dari luar Kota Bogor yang mudik, akan dilakukan peringatan.

Pemkot Bogor juga akan memberlakukan sistem ganjil-genap untuk membatasi mobilitas warga.

Pemkot Depok

Untuk mendukung larangan mudik di wilayah aglomerasi, Pemkot Depok akan memberlakukan surat dispensasi keluar masuk (SDKM) yang dikeluarkan kelurahan setempat.

Warga yang masuk Kota Depok harus melapor ke RT/RW dan Satuan Tugas Kampung Siaga Tangguh Jaya (SKTJ) setempat. Setelah itu, warga diharuskan melakukan isolasi mandiri minimal 3 hari.

"Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikecualikan dari kebijakan peniadaan mudik, yang akan masuk ke wilayah Kota Depok, wajib menunjukkan surat dispensasi keluar masuk (SDKM) atau sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari daerah asal," demikian bunyi edaran Wali Kota Depok Nomor 443/201.1-Huk/Satgas seperti dilihat detikcom, Jumat (7/5/2021).

Simak video 'Tok! Mudik Lokal Resmi Dilarang di Kawasan Aglomerasi':

[Gambas:Video 20detik]



(izt/imk)