Estimasi 10.030 PMI Pulang, Apa Langkah Antisipasi Pemerintah?

Inkana Putri - detikNews
Senin, 31 Mei 2021 20:56 WIB
Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Tatang B. Razak
Foto: Inkana Putri
Jakarta -

Pemerintah terus berupaya menekan kasus penyebaran COVID-19, salah satunya dengan mengantisipasi kepulangan PMI dari Luar Negeri. Terlebih berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, terdapat 4.703 WNI di luar negeri yang dinyatakan positif

"Saat ini per 30 Mei 2021, ada 4.703 WNI di luar negeri yang positif, 670 dirawat, 3.831 sembuh, 202 meninggal dan seluruh kasus ini tersebar di 88 negara dan 33 kapal, utamanya kapal pesiar," ujar Direktur Perlindungan PMI Kemenlu, Judha Nugraha dalam Rapat Koordinasi Satgas COVID-19 Nasional, Senin (31/5/2021).

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Tatang B. Razak menyampaikan berdasarkan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN), terdapat 49.682 kontrak kerja yang telah selesai dalam periode April-Mei 2021.

Dari jumlah tersebut, Malaysia merupakan negara dengan PMI terbanyak, yakni 15.206 PMI, disusul Taiwan 13.649 PMI dan Hong Kong dengan 12.577 PMI. BP2MI pun mengestimasi kepulangan PMI pada Mei-Juni 2021 sebanyak 10.030 PMI, berdasarkan kontrak selesai Juni-Juli 2021 sebanyak 39.652.

"Ini antisipasi kepulangan PMI berdasarkan kontrak kerja. Jadi dari April-Mei 2021 ada total kontrak kerja yang telah selesai 49.682. Walaupun tentunya tidak akan semuanya pulang setelah selesai kontrak kerja. Namun, perlu diantisipasi memang kepulangan yang biasanya minimal memang menjadi maksimal karena kondisi ekonomi di negara tersebut karena mereka tidak diperpanjang oleh pengguna," ungkapnya.

Terkait hal ini, Tatang menjelaskan pihaknya juga akan menindaklanjuti hal ini melalui beberapa langkah. Pertama, melakukan pemetaan informasi dan data, khususnya untuk daerah asal PMI dari perwakilan di Malaysia. Mengingat berdasarkan KBRI Kuala Lumpur pada 11 Mei 2021, terdapat 7.300 PMI yang akan dideportasi dan rekalibrasi pulang.

Kedua, BP2MI juga akan memecah titik-titik kepulangan debarkasi, bukan hanya di Tanjung Pinang. Dalam hal ini, terdapat beberapa alternatif, yakni melalui Dumai, Batam, Tanjung Perak, Tanjung Priok, Belawan dan Bengkalis.

"Langkah-langkah tindak lanjut pemetaan informasi dan dana sebaran daerah asal PMI dari perwakilan RI sangat penting sekali. Memecah titik kepulangan debarkasi ini juga penting karena banyak keluhan dari Pemda. Kami juga telah berkoordinasi, namun hal ini bukan hal yang mudah," paparnya.

Ketiga, BP2MI akan memastikan kesiapan Pemda setempat terkait antisipasi kepulangan PMI. Terakhir, pihaknya juga akan meminta permohonan bantuan terkait APD dan vaksinasi bagi petugas BP2MI di titik kepulangan.

"Dan memastikan kesiapan Pemda terkait antisipasi pemulangan karena ada juga Pemda yang berkeberatan karena berkaitan dengan kesiapan mereka, termasuk juga anggaran. Berkaitan dengan APD, memang kita menghadapi kekurangan, tapi kami sudah berkoordinasi hari ini dengan KSP dan katanya akan dibantu," jelasnya.

Di samping itu, Tatang juga mengusulkan agar dilakukan pembagian terkait debarkasi. Pasalnya, pemulangan PMI di tengah pandemi perlu proses penanganan yang ketat. Terlebih saat ini, situasi di Malaysia sedang tidak kondusif.

"Ini usulan jika seandainya memang dimungkinkan, debarkasi itu dibagi untuk mengurangi beban. Karena ini bukan kondisi normal sehingga mereka perlu proses penanganan yang sangat ketat. Karena Malaysia sendiri memang situasinya sangat tidak kondusif dengan meledaknya yang terkena pandemi COVID," katanya.

Tatang pun mengingatkan agar pemerintah ikut mengantisipasi Soal pemulangan PMI di Malaysia. Pasalnya, terdapat sekitar 2-3 juta PMI di Malaysia yang tidak memiliki dokumen resmi.

"Saya menerima banyak warga negara kita di Malaysia dan orang Malaysia ini sudah ada diskursus di antara mereka bahwa penyebab meledaknya pandemi Covid di Malaysia oleh pendatang asing tanpa izin, yang mayoritasnya warga Indonesia," ujarnya.

"Ini perlu diantisipasi karena warga negara di Indonesia berdasarkan data yang kami miliki yang mendapat izin kerja sebesar 740 ribu. Padahal, di sana sekitar ada 2-3 juta. Berarti 2 juta lebih yang tidak memiliki dokumen," imbuhnya.

Di sisi lain, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito mengimbau agar pengendalian terhadap PMI tetap dilakukan sesuai aturan. Ke depan, pihaknya juga akan membahas soal aturan pemulangan PMI ke Indonesia.

"Pengendalian dan kontrol dari daerah satu ke daerah lain, ini berlaku juga bagi PMI kita atau orang asing agar terus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku," pungkasnya.

(mul/mpr)