Suara Kecewa Pegawai yang 15 Tahun di KPK dan 'Disingkirkan' Via TWK

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Senin, 31 Mei 2021 15:31 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Salah satu pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), Faisal, menyampaikan kekecewaannya. Dia kecewa 'disingkirkan' begitu saja setelah lebih dari 15 tahun mengabdi di KPK.

Awal Mula Bergabung KPK

Faisal mengungkapkan, dia pertama kali masuk KPK pada November 2005 melalui program rekrutmen bertajuk Indonesia Memanggil (IM). Kala itu, dia masuk melalui program Calon Tenaga Fungsional (CTF) yang ditujukan untuk fresh-graduate atau yang baru bekerja.

"Program CTF merupakan rancangan terencana KPK untuk melatih calon pegawainya yang benar-benar hasil kaderisasi KPK sendiri, sehingga diharapkan nilai-nilai KPK, seperti integritas, profesionalitas, dan kepemimpinan, bisa terinternalisasi ke para calon pegawai tersebut. Di program CTF ini terdapat 38 calon pegawai KPK," ungkap Faisal dalam keterangan tertulis, Senin (31/5/2021).

Faisal mengatakan program CTF memakan waktu 9 bulan. Selama 6 bulan pertama, dia harus menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang untuk mempelajari kesamaptaan, kebangsaan, bela negara, serta konsep dan peraturan antikorupsi. Kemudian, selama 3 bulan, dia harus melaksanakan on the job training (OJT) ke seluruh unit kerja di KPK, sembari kursus bahasa Inggris di Sekolah Bahasa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sebasa Polri) di Jakarta.

"Setelah semua etape pendidikan program CTF dilalui, di akhir tahapan kami dievaluasi untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya kami menjadi pegawai KPK. Usai dinyatakan lulus, kami ditempatkan di beragam unit kerja KPK, mulai Kedeputian Pencegahan, Penindakan, Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, dan Informasi dan Data," tuturnya.

Lebih dari 15 tahun sudah Faisal mengabdi di KPK. Kini, langkahnya untuk memberantas korupsi harus terhenti setelah dia dinonaktifkan usai tak lolos TWK.

"Hingga kini telah lebih 15 tahun saya bersama KPK, baik duka maupun suka. Kebersamaan ini terberai ketika pada tanggal 7 Mei 2021 sebuah Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai ke tangan saya. Di dalamnya, secara tak langsung, saya di-non-aktif-kan secara sepihak," ungkap Faisal.

Tak Ada Pimpinan Membela

Faisal pun kecewa TWK dijadikan alat untuk menyingkirkannya dan para pegawai KPK lainnya. Apalagi, menurutnya, tidak ada pimpinan KPK yang membela.

"Penyingkiran 75 pegawai KPK ini sudah terang benderang merupakan bagian dari upaya membentuk kebobrokan di KPK sebagai organisasi. Saya juga tak melihat keberpihakan Pimpinan KPK untuk membela pegawainya sebagai aset terbesar dan terpenting organisasi. Namun, saya masih berharap ruh pemberantasan korupsi tak hilang dari diri pegawai KPK apa pun yang terjadi," kata Faisal.

Faisal mengungkapkan, sejak awal adanya kewajiban untuk mengikuti TWK, sejumlah pegawai KPK telah mempertanyakan perihal indikator kelulusan dan bagaimana nasib mereka yang tak lolos. Kala itu, kata dia, salah satu pimpinan KPK menyampaikan bahwa TWK bukan tolak ukur lolosnya pegawai menjadi ASN.

"Jawaban manajemen KPK tak ada yang tegas, kabur, dan malah menambah kebingungan. Selain itu, seingat saya, seorang Pimpinan KPK mengatakan lewat email bahwa pada intinya TWK bukan untuk menyaring lulus atau tidak lulusnya pegawai KPK menjadi PNS," ujarnya.

Namun nyatanya, fakta yang terjadi tidaklah demikian. TWK justru dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK yang tak lolos.

Sebagai informasi, ada 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Dari 75 yang tak lolos, 24 orang diputuskan masih bisa dibina dan 51 orang lainnya diberhentikan dari KPK.

Ditanya soal PKI dan Komunisme di TWK

Faisal mengatakan, mulanya dia memandang asesmen TWK sebagai sebuah metode untuk mengetahui sejauh mana wawasan kebangsaan pegawai KPK, yang mana hasilnya nanti dipakai untuk memberikan pemahaman tambahan mengenai hal-hal yang belum dimengerti atau belum diketahui.

Karena itu, saat sesi wawancara yang memakan waktu hingga 2 jam, dia menganggap asesor yang mewawancarainya sebagai rekan diskusi. Faisal mengaku saat itu, mengutarakan pemikirannya mengenai isu-isu yang ditanyakan asesor secara terbuka dan lugas.

"Bagi saya, sebuah pemikiran tidak bisa dihukum sebelum pikiran tersebut menjadi aktual. Begitu pula yang saya rasakan ketika wawancara TWK," kata Faisal.

Faisal menilai TWK untuk menyingkirkan pegawai yang kritis dan berani. Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Lihat Video: Dewas Proses Dugaan Pimpinan KPK Langgar Kode Etik Terkait TWK

[Gambas:Video 20detik]