77 Guru Besar Minta Jokowi Batalkan Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN

Azhar Bagas - detikNews
Senin, 31 Mei 2021 13:24 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Koalisi Guru Besar Antikorupsi angkat suara soal pelantikan pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN, besok. Mereka berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pelantikan para pegawai tersebut.

"Membatalkan rencana pelantikan pegawai KPK menjadi ASN yang sedianya dilakukan pada tanggal 1 Juni 2021," kata Guru Besar Antikorupsi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/5/2021).

77 guru besar yang ikut dalam koalisi itu juga berharap Jokowi menarik pendelegasian kewenangan pengangkatan ASN dari KPK. Sebab, menurut mereka, ada sejumlah persoalan hukum yang belum terselesaikan.

"Berdasarkan poin-poin di atas, maka kami berharap agar Presiden Joko Widodo menarik pendelegasian kewenangan pengangkatan ASN dari KPK karena terdapat sejumlah persoalan hukum yang belum terselesaikan (Pasal 3 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil)

Selain itu, Guru Besar Antikorupsi juga mendesak Jokowi agar bisa mengangkat seluruh pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

"Mengangkat seluruh pegawai KPK menjadi ASN (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil)," lanjutnya.

Guru Besar Antikorupsi kemudian memaparkan sejumlah permasalahan yang timbal imbas polemik TWK dan pemberhentian 51 pegawai KPK. Pertama, proses penanganan perkara besar seperti kasus bansos, suap benih lobster hingga suap Ditjen Pajak, menjadi terganggu.

"Pertama, penanganan perkara besar akan terganggu. Sebagaimana diketahui, mayoritas pegawai yang diberhentikan berprofesi sebagai Penyelidik dan Penyidik yang sedang menangani sejumlah perkara. Mulai dari suap pengadaan bantuan sosial di Kementerian Sosial, suap benih lobster, korupsi KTP-Elektronik, suap di Direktorat Pajak, dan lain sebagainya," katanya.

"Tentu konsekuensi logis dari hasil penyelenggaraan TWK, para penyelidik dan penyidik tersebut tidak bisa menangani perkara itu. Selain itu, terdapat pula singgungan praktik menghalang-halangi proses hukum (obstruction of justice) dari Pimpinan KPK," tambahnya.

Selain itu, menurut mereka, polemik TWK juga membuat citra KPK menjadi turun di kata publik. Pasalnya, dalam beberapa lembaga survei menunjukkan bahwa KPK sudah tidak lagi menjadi lembaga paling dipercaya publik sepanjang tahun 2020.

"Kedua, citra kelembagaan KPK akan semakin menurun di mata publik. Penting untuk diketahui bersama, sepanjang tahun 2020, setidaknya ada delapan lembaga survei yang menyebutkan bahwa KPK tidak lagi menjadi lembaga paling dipercaya," ujarnya.

"Berangkat dari poin ini lalu mengaitkan dengan kekisruhan TWK, dapat dipastikan pada tahun-tahun mendatang ekspektasi publik akan semakin merosot tajam pada KPK. Ditambah dengan berbagai permasalahan yang kerap diperlihatkan oleh Pimpinan KPK itu sendiri," sambungnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Simak Video: Dewas Proses Dugaan Pimpinan KPK Langgar Kode Etik Terkait TWK

[Gambas:Video 20detik]